DPD PKS Kabupaten Mojokerto Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mojokerto dengan tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ditetapkan pemerintah per 3 September 2022 lalu.

Hal itu disampaikan langsung oleh Imam Sutarso, Ketua DPD PKS Mojokerto kepada para awak media, Selasa (6/9/2022), di Kantor DPD PKS Kabupaten Mojokerto, Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

BACA JUGA:

Nila, Caleg Terpilih DPR RI dari PDIP Bantu 2 Nenek Korban Kebakaran
Cegah Agar Atap Sekolah Tak Lagi Ambruk, DPRD Kota Batu Minta Dinas Pendidikan Rutin Turun Lapangan
Toron Asareng Abah Syafi: Kuota Mudik Gratis Habis Kurang dari 1 Jam
Belum Ada Titik Terang, Kasus Pembunuhan Agen BRI Link Gresik Ditanggapi Sejumlah Tokoh

Ia menjelaskan, sikap pengurus PKS Kabupaten Mojokerto terkait dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi, dengan tegas menolaknya. Dimungkinkan, kebijakan itu jangan sampai membuat rakyat akan bertambah susah.

"Untuk Itu, saya sebagai Ketua DPD PKS beserta unsur PKS Kabupaten Mojokerto, menolak kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi dan kami harus berpihak pada rakyat. Karena kami punya beban moral dan punya beban konstitusi." jelasnya.

Imam juga menyampaikan, kenaikan BBM bersubsidi itu semuanya nanti akan berdampak dengan kenaikan harga yang lain. Di samping itu, akan menurunkan daya beli masyarakat khususnya masyarakat kecil. Seperti tukang ojek, tukang bakso, pedagang keliling, para buruh pekerja atau pelaku UMKM.

"Itulah kenapa dasar-dasar kita menolak kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi. Karena, kita menegaskan bahwa PKS Kabupaten Mojokerto dan menyatakan sikap kami meminta kepada pemerintah pusat, untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi," terangnya.

Pihaknya juga kompak mendukung langkah-langkah DPP PKS dan juga fraksi-fraksi DPRD fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan BBM bersubsidi.