KPK dan Kemendagri Minta Kepala Daerah Konsisten Bina BUMD

KPK dan Kemendagri Minta Kepala Daerah Konsisten Bina BUMD Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP, M.Si saat ikuti seminar secara virtual dari Madinah Command Center, Kamis (8/9/2022).

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Badan Usaha Milik Daerah () menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola serta pembinaan secara kontinyu untuk menghasilkan output berupa yang berkualitas dan memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah.

Pengawasan serta pembinaan menjadi sebuah prioritas yang harus dilakukan karena masih terdapat beberapa yang manajemennya tidak sehat dan justru membebani anggaran negara.

Baca Juga: Eks Wakil Ketua KPK Jadikan Peserta Seminar Responden Survei: 2024 Masih Sangat Banyak Korupsi

Hal tersebut yang ditekankan dalam Webinar Bincang Stranas dengan tema, Penguatan Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang diikuti oleh , S.TP, M.Si dari Madinah Command Center, Kamis (8/9/2022).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi () RI, Alexander Marwata selaku keynote speaker dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa dari beberapa kasus yang ditangani melibatkan jajaran .

"Kondisi yang sakit tercermin dari kasus tipikor yang ditangani , melibatkan beberapa direksi . Ini diperparah dengan tidak kompetennya komisaris, direksi, dan satuan pengawas internal tersebut," ungkap Alex.

Baca Juga: Kasus Hibah Pokmas APBD Jatim, Anak Cabup Jombang Mundjidah Dipanggil KPK

Alex juga memyatakan seharusnya mendukung pemasukan pendapatan di daerah dan bukannya menggerogoti anggaran negara.

" yang kurang optimal harus dibenahi manajemen dan dilakukan pembinaan. Susunan direksi di dalamnya harus diisi dengan orang-orang profesional dan berkompeten. Bukan hanya karena kedekatan dengan kepala daerah," ujarnya.

Alex juga menekankan bahwa peran satuan pengawas internal pada perlu dioptimalkan. Dirinya mengatakan bahwa dalam mengelola , direksi tidak bisa bekerja tanpa pengawasan.

Baca Juga: Nama-Nama Anggota DPRD Jatim yang Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah

Ia juga berharap agar para kepala daerah melakukan pemetaan terhadap yang berkontribusi dan layak untuk dipertahankan serta kurang memberikan kontribusi bagi daerah tersebut untuk selanjutnya dilakukan tindakan.

"Gubernur, Wali Kota, dan Bupati kami harapkan peran sertanya untuk ikut membina di wilayahnya masing-masing. Perlu ada kolaborasi antara , Kementerian BUMN, BPKP, dan pihak terkait lainnya," ucap Alex.

Inspektur Jenderal  Tomsi Tohir Balaw berharap semua pihak terkait menyamakan persepsi untuk mengembalikan fungsi . , sebagai representasi pemerintah sebagai pembina menurutnya akan selalu men-support upaya-upaya untuk perbaikan .

Baca Juga: Raih Penghargaan Kota Informatif, Pemkot Pasuruan Buktikan Komitmen Wujudkan Kota Terbuka

Menurutnya, fungsi tidak boleh melenceng dari yang awalnya penunjang perekonomian daerah, menjadi arena untuk mengeruk keuntungan pribadi.

"Kami dibantu oleh para kepala daerah akan lakukan pembinaan terhadap . Jika kami temukan unsur kesengajaan yang merugikan keuangan negara, kami tidak segan menyerahkan untuk diproses secara hukum," tegas Tongsi.

Senada dengan pendapat pihak , Tongsi juga berharap pada peran serta kepala daerah untuk ikut membina dalam rangka pembenahan manajemen . "Tujuannya agar tidak merugikan anggaran negara," pungkas Tomsi. (ard/par/ari)

Baca Juga: Kota Batu Masuk Nominasi Kota Terinovatif dalam Innovative Government Award 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Resmi Dipecat! Novel Baswedan dkk Letakkan Kartu Identitas KPK':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO