Disnaker Jember Kembali Fasilitasi PT PMP dengan Para Buruh Pabrik Soal PHK Sepihak

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jember kembali fasilitasi PT Penyelesaian Masalah Property (PMP) melakukan musyawarah atau bipartit untuk melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan buruh pabriknya yang mereka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Hari ini, Selasa (20/9/2022) merupakan pertemuan kedua dalam musyawarah bipartit yang difasilitasi oleh Disnaker. Pada pemberitaan sebelumnya, kasus ini dikabarkan sebagai kejadian PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yakni PT PMP.

Puluhan buruh produksi industri Bobbin yang dinaungi oleh PT PMP itu mengadu kepada Disnaker Jember, yang mereka anggap sebagai orang tua bagi para buruh, atas kejadian PHK yang mereka alami.

Pada pertemuan bipartit pertama yang difasilitasi oleh Disnaker, kedua belah pihak barulah dapat saling mengutarakan pendapat yang mungkin bersilangan. Tidak cukup sampai di situ, pihak buruh meminta kebijaksanaan kepada perusahaan agar dapat memberi tambahan pesangon sebagai bentuk apresiasi kerja puluhan tahun yang mereka lakukan untuk Unit Produksi Bobbin.

Hal tersebut kemudian mengerucut pada penundaan jawaban atas permintaan yang dilontarkan oleh buruh yang ter-PHK.

Baca Juga: DPRD Jember Soroti Pengelolaan Sampah

Hingga pada akhirnya, pertemuan untuk bipartit kembali difasilitasi oleh Disnaker Jember di hari ini. Yuyun selaku perwakilan dari para buruh yang ter-PHK mengaku menunggu jawaban atas permintaan pada pertemuan selanjutnya. Kendati demikian, hasil dari bipartit yang kedua ini kembali memberi kesan yang mengecewakan bagi mereka.

"Pertemuan hari ini dengan perusahaan, ternyata tidak ada hasil. Karena perusahaan tidak bisa memenuhi keinginan kami untuk meminta uang tambahan apresiasi kerja itu. Jadi kami kecewa sebenarnya," ungkapnya.

Yuyun menyampaikan bahwa pihak perusahaan dengan jelas menolak permintaannya. Sebab, dirasa apa yang telah mereka berikan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perusahaan tetap bersikukuh tidak ada uang tambahan untuk kami, karena dirasa katanya sudah sesuai," imbuhnya.

Kendati demikian, Yuyun dan kawan-kawan merasa bahwa perlakuan yang mereka dapatkan tersebut adalah hal yang kurang tepat.

"Ini kami sebenarnya kan sudah mulai memberi hati ya, tapi ternyata kami masih diperlakukan seperti itu, yang kami anggap ini kesewenang-wenangan lah dari perusahaan kepada kami," pungkasnya.

Imam, selaku Ketua Rumah Aspirasi Jember (Raje) sebagai pihak yang mencoba mendampingi buruh PT PMP itu mengatakan bahwa ada beberapa poin dari hasil bipartit yang telah dilakukan dua kali.

"Jadi poin-poinnya, temen-temen tidak terima terkait apapun itu yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan mengakui bahwa bersalah dalam melakukan PHK sepihak. Yang kedua, yang dikeluhkan kawan-kawan, adanya serikat pekerja, yang mana mereka membayar iuran, ini saya klarifikasi bahwa tidak ada pendampingan sama sekali dari serikat pekerja. Maka dari sana kita akan melaporkan kepada pihak berwajib, terkait iuran itu tadi. Bisa ke arah pungli. Ada bukti-buktinya itu," jelasnya.

Ke depan, pihaknya akan berusaha menyambungkan para buruh untuk mengadu kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, melakukan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) sembari menunggu waktu untuk melakukan bipartit kembali yang akan difasilitasi oleh Disnaker.

"Intinya untuk bipartit dua ini tidak ada kesepakatan, dari kedua belah pihak, baik dari pihak perusahaan dan juga pihak temen- temen yang ter-PHK. Tadi sudah kita tandatangani bahwa tidak ada kesepakatan. Maka yang pertama, dari pihak Disnaker akan menindaklanjuti dengan bipartit (lagi). Namun dari kami, tidak akan tinggal diam, kami akan hearing di daerah dengan perwakilan kami, yaitu DPRD," ungkapnya.

Sementara itu, pihak perusahaan yang hadir dalam bipartit yang kedua ini menolak untuk dimintai keterangan oleh media.

Di sisi lain secara terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono memberikan tanggapannya atas kejadian tersebut. Dirinya mengaku siap menerima RDP dari para buruh yang merasa diperlakukan kurang adil.

"Kami ini kan wakil rakyat, rakyat itu kan majemuk, banyak ya, termasuk salah satunya buruh. Tolong hadir ke kantor, saya tunggu, saya ingin sharing seperti apa, yang merasa haknya dirugikan, maka nanti siapa pun PT, ketika memperlakukan tidak adil kepada buruhnya, akan saya panggil juga," ucapnya. (yud/bil/ari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News