Suasana sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap dua terdakwa kasus korupsi BPNT Kota Kediri, Triyono Kutut Purwanto dan Sri Roro Dewi Sawitri. Foto: Ist
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa kasus korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Kediri pada 2020 dan 2021, Kamis (22/9/2022). Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Triyono Kutut Purwanto, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan Sri Roro Dewi Sawitri, 4 tahun penjara.
Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sehingga melanggar UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
BACA JUGA:
- Pembangunan Jembatan Jongbiru Kediri Diperkirakan Meleset dari Target Penyelesaian
- Aksi Simpatik Polisi di Kota Kediri Selama Arus Mudik: Mulai Bantu Dorong Mobil hingga Bantu Isi BBM
- Halal Bihalal dengan Jajaran Pemkot Kediri, Pj Zanariah Ungkap soal Aturan WFH
- Musim Hujan, Setidaknya Terdapat Tiga Titik Terjadi Longsor di Lereng Wilis Kediri
Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri, Harry Rahmat, mengatakan selain hukuuman penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya juga menjatuhkan. Untuk terdakwa Triyono Kutut Purwanto dijatuhi denda sebesar Rp250 juta dengan konsekuensi tambahan masa kurungan selama 4 bulan apabila tidak dibayar.
Majelis hakim juga membebankan terdakwa membayar uang penganti sejumlah Rp618.223.750, paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti maka, harta bendanya disita oleh penuntut umum untuk dilelang dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com.
Sedangkan untuk terdakwa Sri Roro Dewi Sawitri dijatuhi denda Rp200 juta atau tambahan masa kurungan 2 bulan apabila tidak dibayar. Serta, membayar uang penganti Rp586.875.000. dikurangi Rp182.650.000 yang sudah disita. Sehingga, jumlah yang harus dibayar sejumlah Rp317.436.875 paling lama 1 bulan setelah inkracht.
Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, kata Harry, harta bendanya disita oleh penuntut umum untuk dilelang dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
"Majelis hakim juga menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani oleh kedua terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Barang bukti confirm tuntutan JPU dan membebankan kepada kedua terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5 ribu. Atas putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum menyatakan pikir-pikir," pungkasnya. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
