Bupati Kediri Ingatkan Bansos Tidak untuk Sanak-Saudara Perangkat Desa atau RT/RW

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan bahwa bantuan sosial (bansos), apapun jenisnya, bukan untuk sanak saudara kepala desa, perangkat, ataupun RT/RW. Kecuali, yang bersangkutan memang betul-betul membutuhkan karena merupakan warga kurang mampu.

Peringatan ini disampaikan bupati menyusul banyaknya aduan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran. Termasuk saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), baru-baru ini.

Bahkan, ia mengungkapkan jumlah aduan terkait bansos yang tidak sasaran mencapai 50 dalam sehari. Jumlah ini lebih banyak ketimbang aduan soal kerusakan.

Karena itu, pihaknya mengimbau kepada para kepala desa, perangkat, dan RT/RW agar betul-betul mendata dan memvalidasi penerima bantuan, agar tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Kediri sendiri melalui dinsos juga berencana melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial secara besar-besaran, mulai 17 sampai 31 Oktober 2022.

Hal itu untuk memastikan kelayakan data penerima bansos yang diserahkan pihak desa, sebelum diserahkan kepada pemerintah pusat. "Hati-hati dalam menentukan penerima bantuan sosial," imbau Dhito, sapaan Putra Menseskab Pramono Anung ini.

Saat memimpin rapat bersama OPD, Dhito juga mengingatkan inspektorat dan DPMD agar menegur para camat yang desa di wilayahnya belum menyerahkan verifikasi BLT-BBM. Jumlahnya 107 desa tersebar di 26 kecamatan. Paling banyak di Kecamatan Mojo, ada 20 desa yang belum menyerahkan verifikasi penerima BLT-BBM.

Kemudian disusul Kecamatan Plemahan 16 desa, Puncu 8 desa, serta Gurah, Pare, Kayen Kidul, dan Plosoklaten masing-masing 6 desa. Bahkan, ada desa yang sama sekali belum mengirimkan verifikasi BLT-BBM.

Pihaknya mengingatkan agar seluruh verifikasi penerima BLT-BBM bisa selesai sebelum 17 Oktober.

Sementara itu, Dyah Saktiana, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, mengungkapkan dari jumlah penduduk yang mencapai 782.101 jiwa, 47 persen di antaranya masuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Data itulah yang dijadikan acuan penyaluran bantuan sosial dan diupdate secara berkala.

"Jadi pada Desember ada kemungkinan nama-nama yang kemarin (saat penyaluran BLT BBM) menerima akan terhapus, dan itu yang memang tidak layak menerima," ujar Dyah. (uji/rev)