SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar focus group discussion (FGD). Diskusi itu membahas penerapan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai bagian dari implementasi kegiatan ISS PKKM collaborative governance.
Kegiatan yang dihadiri Kepala Bappeda Banyuwangi dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Banyuwangi itu bukan pertama kalinya. Beberapa kegiatan serupa juga sempat digelar. Bahkan, menghadirkan narasumber internasional seperti saat di Hotel Ketapang Banyuwangi tahun 2018 lalu.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Notaris di Kota Delta, Kanwil Kemenkumham Jatim Gandeng Umsida
Wakil Rektor Umsida, Dr. Hana Catur Wahyuni, menyampaikan MoU ini merupakan perpanjangan dari MoU sebelumnya yang akan berakhir akhir tahun ini. Ia berharap ada kolaborasi yang berkelanjutan antara pihak Umsida dengan Pemkab Banyuwangi.
"Umsida siap dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) serta peningkatan kerja sama yang tertuang dalam MoU dan MoA," kata Dr. Hana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/10).
Hana menegaskan, siap mendukung kegiatan dalam waktu dekat. Prodi administrasi publik yang akan melakukan character building serta goverment visit di Pemkab Banyuwangi.
Baca Juga: Top! Mahasiswi Umsida Raih Medali Emas Cabor MMA di PON XIII Aceh-Sumut
Senada juga disampaikan Kepala Bappeda Banyuwangi Dr. Suyanto. Ia mengatakan siap dalam melakukan implementasi MoA dengan Prodi Administrasi Publik Umsida.
"Harapannya, tidak hanya sekadar seminar atau kuliah umum, tapi lebih ke tataran praktis mengevaluasi 9 prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang outputnya berupa policy brief," harap Suyanto.
Dalam menindak lanjuti kerja sama tersebut, selain Wakil Rektor Umsida, turut hadir Ketua Program Studi Administrasi Publik Lailul Mursyidah, Direktur Lembaga Kerja Sama dan Internasional Isna Fitria Agustina, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan media Umsida Isnaini Rodiyah, Unit Jaminan Mutu Prodi Administrasi Publik Hendra Sukmana. (cat/ns)
Baca Juga: Umsida Ajak Jurnalis, KPU, Bawaslu dan Pengamat Diskusi Dampak Politik Identitas di Pemilu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
