Ketua PCNU Lumajang: Program Gagal, PBNU Perlu Reformasi Kepemimpinan

LUMAJANG, BANGSAONLINE.com - Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lumajang Drs KH Syamsul Huda, MPd berharap Muktamar NU ke-33 yang akan digelar pada 1-5 Agustus 2015 di Jombang tidak mengalami peristiwa kurang baik seperti Muktamar NU ke-32 di Makassar.

”Ya, maaf, Muktamar NU di Makassar kan seperti itu (penuh praktik money politics-red). Jadi Muktamar NU di Jombang ini jangan sampai seperti itu,” kata Kiai Syamsul Huda kepada BANGSAONLINE.com tadi malam (Kamis, 7/5/2015).

Baca Juga: PWNU se-Indonesia Rakor di Surabaya, Dukung PBNU Selalu Bersama Prabowo

Menurut dia, ada tiga agenda penting yang harus dituntaskan dalam Muktamar NU. Pertama, Muktamar NU sebagai ajang evaluasi terhadap program selama lima tahun kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). ”Kita harus lihat keberhasilan dan kegagalannya,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah kepemimpinan PBNU yang sekarang banyak kesuksesan atau kegagalannya, Kiai Syamsul Huda secara tegas menyatakan banyak kegagalannya. ”Saya obyektif lebih banyak kegagalannya. Programnya sangat kurang terasa,” katanya.

Kedua, menurut dia, Muktamar NU harus bisa menyusun program lebih baik. ”NU perlu revitalisasi dalam soal program,” katanya. Program NU, kata dia, harus menyentuh sampai lapisan bawah yaitu PCNU dan ranting NU. ”Jangan hanya dikalangan elitnya saja,” katanya. Sebab PCNU dan ranting NU adalah basis utama NU. Karena itu ia kurang sependapat jika MWC NU mau dihapus. ”Perubahan struktur itu biasa, tapi perubahan itu harus semakin baik, bukan semakin tidak baik,” katanya.

Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan

Ketiga, Muktamar NU harus melahirkan duet kepemimpinan yang bisa mencerahkan warga NU. ”Sekarang ini PBNU perlu reformasi kepemimpinan,” katanya. Menurut dia, banyak sekali kader NU yang bisa menjadi pengurus di PBNU. Tapi ketika ditanya siapa yang layak jadi Rais Am Syuriah dan Ketua Umum PBNU, ia menolak menyebutkan. ”Saya tidak by name dulu ya,” katanya.

Ketika ditanya soal keinginan PBNU dan PWNU Jawa Timur yang mau memberlakukan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar NU di Jombang, Kiai Syamsul Huda menegaskan bahwa PCNU Lumajang ingin melihat secara obyektif.

“Kalau AHWA itu murni untuk kemaslahatan NU saya setuju. Tapi kan aromanya terasa, untuk menyisihkan, untuk menganulir calon tertentu,” katanya.

Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU

”Semua PCNU kan merasakan,” tambahnya.

Seharusnya, menurut dia, kalau memang niat tulus, AHWA itu dibahas dulu secara mendalam. ”Dibuat normanya, dibuat parameternya, dikonsep. Sehingga ideal sekali. Baru setelah itu disosialisasikan dan diberlakukan,” katanya.

”Sekarang ini kan belum ada landasannya dalam AD/ART,” katanya.

Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?

Ia menyarankan AHWA diserahkan kepada muktamirin agar dibahas dalam Muktamar NU nanti. ”Jadi jangan dipakai alat kelompok-kelompok tertentu, umpamanya untuk menyingkirkan, untuk menganulir calon tertentu. AHWA yang sebenarnya baik akhirnya jadi ternoda,” tegasnya.

Menurut dia, PCNU merasakan apa yang terjadi pada wacana AHWA sekarang. ”Aromanya kan ya iki piye,” katanya. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News