Salah satu pengurus LBM PBNU, Akhmad Kholily Kholil, di Ponpes KHA Wahid Hasyim Bangil, Kabupaten Pasuruan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Salah satu pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Akhmad Kholily Kholil, menjadi narasumber dalam seminar yang berlangsung di Ponpes KHA Wahid Hasyim, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (5/11/2022).
Dalam acara itu, ia berpendapat bahwa negara tidak seharusnya memaksa wanita untuk berjilbab.
BACA JUGA:
- Minta Jaminan Kepastian Usaha, Pengusaha Tempat Hiburan di Pasuruan Audiensi dengan Dewan
- Polisi Bongkar Home Industry Narkoba di Jawa Timur
- Cak Imin Sebut Wasekjen PBNU Pengangguran Cari Kegiatan, Gegara Bela Gus Ipul soal Regenerasi PKB
- Wadul LSM, Pengusaha Warkop dan Karaoke Desak Pemkab Pasuruan Bentuk Perda Tempat Hiburan
"Haram hukumnya jika negara mewajibkan perempuan harus memakai jilbab. Lembaga sekolah negeri mewajibkan siswinya pakai jilbab, di beberapa instansi pemerintahan ditekan pakai jilbab, sebenarnya itu tugas agama, bukan tugas negara," ujarnya.
Menurut dia, tugas negara adalah menjamin pelaksanaan agama, bukan pelaksana agama. Maka dari itu, ia tidak setuju jika ada beberapa lembaga yang mengharuskan anggotanya (perempuan) untuk memakai jilbab saat bertugas.
"Dalilipun hirosatud din wa siyasatud dunya (dalilnya menjaga agama dan mengatur dunia) dalam kitab Ghiyats al-Umam fi Iltiyats al-Zhulam," tuturnya.
Agenda tersebut juga dihadiri Masdar Farid Mas'udi (Rois Syuriah PBNU) dan Zainul Hamdi. Adapun undangan yang hadir di antaranya Sekertaris PCNU Bangil, H.Abd Rouf; Ketua Yayasan Kampus STAIPANA, Sudiono Fauzan; Ketua PC Ansor Bangil, dan sebagian tokoh Ulama se-Kabupaten Pasuruan. (afa/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
