Kendalikan Inflasi di Jatim, Gubernur Khofifah Paparkan Strategi 4K

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Guna mengendalikan inflasi di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerapkan strategi 4K. Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Strategi 4K tersebut dijelaskan Gubernur Kjofifah usai mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri RI secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Senin (7/11).

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu lalu membedah satu per satu 4K. Pertama keterjangkauan harga. Untuk poin ini, Pemprov Jatim bersama jajaran OPD dan elemen strategis terkait menjalankan program Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim.

Tujuannya untuk memberikan akses komoditi dengan harga terjangkau langsung ke masyarakat. Saat ini, operasi pasar ini telah dilakukan di berbagai kota/kabupaten dan berbagai pasar.

Berikutnya, untuk poin ketersediaan pasokan, Pemprov Jatim melakukan berbagai langkah di bidang pertanian dan peternakan. Salah satunya dengan menyerap gabah beras petani, percepatan gerakan tanam padi di 38 kabupaten/kota, dan pengendalian ketersediaan komoditas sektor peternakan.

“Saat ini tercatat ada 18 kabupaten/kota yang melaksanakan percepatan tanam padi. Bahkan, capaian luas tambah tanam padi musim tanam Tahun 2022 mencapai 1.887.894 hektare atau meningkat 33.124 hektare atau 1,79%,” ungkap Gubernur Khofifah

Mantan Menteri Sosial RI ini kemudian juga menjamin kelancaran distribusi bahan pokok dengan memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar Jatim, memperbaiki infrastruktur jalan, mengusulkan toleransi angkutan ODOL (over dimension overloading) di tahun 2023, dan juga mengamankan pasokan bbm dan LPG 3kg bagi nelayan dan petani.

“Kita jalin sinergitas bersama Forkopimda Jatim dan seluruh elemen strategis di Jatim untuk mengamankan proses dan kelancaran distribusi bahan pokok,” ujarnya

Selain 3 hal tersebut, Khofifah juga membangun komunikasi efektif kepada masyarakat. Sentra produksi dan titik yang bisa diakses oleh masyarakat.

Sebagai informasi, inflasi month to month Jatim September-Oktober 2022 mencapai 0,04%. Dengan kabupaten yang memiliki inflasi tertinggi adalah Probolinggo 0,16% dan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan inflasi terendah yakni 0,07%. Sedangkan inflasi nasional saat ini mencapai 5,71% year on year.

“Saya mengajak bupati/wali kota se-Jatim terus menerus berupaya mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. Karena saat ini masih ada tantangan peningkatan harga pangan yang dapat menekan daya beli masyarakat yang mulai membaik. Bahkan, hal ini bisa memicu kenaikan biaya produksi produk olahan pangan,” jelasnya detil.

“Oleh karenanya, Pemprov Jatim menyiapkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan BBM sebesar Rp257 miliar yang telah dan sedang disalurkan,” imbuhnya

Sementara itu, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengajak para kepala daerah untuk mengintensifkan jaring pengaman sosial (JPS) di daerah.

“Intensifkan realisasi dana BTT yang sudah dianggarkan. Bagi daerah yang belum menganggarkan dana bansos, saya harapkan di tahun 2023 bisa dianggarkan. Agar inflasi daerah bisa dikendalikan,” kata Tito.

Tidak sampai di situ saja, Mendagri Tito kemudian juga mengimbau pemerintah daerah untuk memastikan kembali agar proses penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Dirinya pun mengamati, masih sedikit daerah yang memaksimalkan jejaring kerja sama antar daerah (KAD). “Kerja sama bisa meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Jadi bisa dimungkinkan di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus komoditas,” tuturnya.

“Lalu jadikan inflasi dan penanganan covid-19 adalah prioritas isu di setiap daerah. Lakukan komunikasi publik yang baik agar tidak timbul kepanikan di masyarakat,” pungkasnya. (dev/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News