TUBAN, BANGSAONLINE.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban mengumumkan 3 skema rancangan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024 di lantai 2 KPU setempat.
Tiga rancangan penataan Dapil tersebut, dilakukan uji publik dengan melibatkan berbagai unsur. Diantaranya, terdiri dari partai politik, akademisi, pemerhati politik hingga perwakilan awak media di Kabupaten Tuban.
Baca Juga: Rektor IIKNU Tuban Pastikan Kesiapan Lulusan Profesi Bidan dan Ners
"Agenda hari ini pelaksanaan uji publik tentang rancangan penataan dapil," ujar Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Tuban, Nur Hakim saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Rabu (14/12/2024).
Komisioner KPU Tuban dua periode ini menjelaskan, tiga skema rancangan penataan dapil yang sedang dilakukan uji publik. Skema pertama, penentuan dapil sesuai pemilu sebelumnya yaitu, Dapil 1 (Kecamatan Tuban, Merakurak, Montong, dan Kerek). Kemudian, Dapil 2 (Kecamatan Plumpang, Palang dan Widang). Dapil 3 (Kecamatan Soko, Rengel, Grabagan dan Semanding). Lalu Dapil 4 (Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan dan Parengan). Terakhir, Dapil 5 (Kecamatan Jenu, Tambakboyo, Bancar dan Jatirogo).
"Untuk rancangan pertama tetap sama dengan pemilu sebelumnya," ungkapnya.
Baca Juga: Warga Enggan Dievakuasi, Dandim Tuban Siagakan Prajurit TNI Bantu Warga Terdampak Banjir
Ia juga mengatakan, rancangan penataan dapil yang kedua, diantaranya untuk Dapil 1 yaitu, Kecamatan Kerek, Montong, Merakurak dan Tuban. Selanjutnya, Dapil 2 yaitu Kecamatan Semanding, Palang dan Widang. Pada Dapil 3, yaitu, Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang dan Grabagan. Kemudian, dapil 4 ada Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori san Parengan. Dan yang terakhir, Dapil 5, Kecamatan Jenu, Bancar, Tambakboyo dan Jatirogo.
"Sebenarnya untuk saat ini kami sudah mengganti nama dapil menjadi wilayah kabupaten. Contoh, Tuban 1, Tuban 2 hingga Tuban 5. Kata Dapil diganti Tuban," tegas Hakim.
Untuk rancangan penataan dapil yang ketiga, lanjut Hakim, terjadi skema baru dan terdiri dari 6 dapil. Dimana dapil 1 atau Tuban 1, yaitu Kecamatan Jenu, Merakurak dan Tuban, di Dapil 2. Ada Kecamatan Plumpang, Palang dan Widang. Setelah itu, Tuban 3 diantaranya, Kecamatan Rengel, Semanding dan Grabagan. Lalu untuk Dapil 4 yaitu, Kecamatan Parengan, Montong dan Soko. Sedangkan, untuk Tuban 5 diantaranya, Kecamatan Kenduruan, Jatirogo, Singgahan, Bangilan dan Senori. Dan yang terakhir, untuk Dapil 6, diantaranya, Kecamatan Bancar, Tambakboyo dan Kerek.
Baca Juga: Hakim PN Tuban Vonis Penebang Kayu Jati Milik Perhutani 10 Bulan dan Denda Rp500 Juta
"Pastinya uji publik rancangan penataan dapil ini sudah sesuai UU nomor 7 tahun 2017, PKPU nomor 3 tahun 2022, PKPU nomor 6 tahun 2022 dan sesuai juga surat keputusan nomor: 457 tahun 2022," jelasnya.
Hasil pemaparan tersebut, mendapatkan respon dari berbagai partai politik dan juga mendapatkan saran dari akademisi dan pemerhati politik, yang meminta agar penataan dapil ini, agar ditinjau ulang.
Pemaparan yang disampaikan KPU langsung mendapatkan respon dari berbagai partai politik. Termasuk, ada saran dari akademisi dan pemerhati politik yang meminta agar penataan dapil ini tetap ditinjau ulang.
Baca Juga: Dua Hari, Dua Pohon Tumbang, Masyarakat Tuban Diminta Waspada
"Tadi ada partai yang memang setuju untuk dirubah menjadi 6 dapil. Tapi ada pula yang tak mau dapil berubah. Akan tetapi, semua itu akan kami serahkan ke KPU RI agar nantinya diputuskan di pusat," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban, Sullamul Hadi mengatakan, untuk hasil penataan dapil, sebaiknya juga dilihat dari jumlah kursi dari masing-masing dapil. Menurutnya, jika setiap dapil terdapat selisih suara yang begitu besar, maka yang harus dilakukan adalah penambahan dapil. Begitu juga sebaliknya.
"Tetapi, kami bawaslu hanya sebagai pertimbangan, sehingga ketentuannya tetap ada di KPU," pungkasnya.(gun/sis)
Baca Juga: Puluhan Nasabah Laporkan Pimpinan dan Pengurus Koperasi BMT BUS Tuban
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News