Banyak Mobil Mewah Bodong, Pemprov Disarankan Jeli Kembangkan Potensi Pajak

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diperoleh Pemprov Jawa Timur pertahunnya mencapai Rp 900 miliar. Jumlah itu dinilai sangat minim dan jauh dari maksimal untuk ukuran Jatim sebagai provinsi terbesar di Timur Indonesia. Terlebih, Jatim memiliki sejumlah kota metropolitan seperti Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Belum lagi kota industri seperti Lamongan. Kondisi itu mendapat perhatian dari Fraksi PKB DPRD Jatim.

Wakil Sekretaris FPKB Jatim, Chusainuddin menilai, Pemprov bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dari sektor pajak kendaraan bermotor itu. Menurut anggota Dewan asal daerah pemilihan Jatim VI itu, banyak potensi yang seharusnya bisa menjadi pemasukan untuk pemprov. Dirinya mencontohkan, banyaknya mobil mewah dan motor gede (moge) bodong yang berseliweran di jalan raya di Jatim.

Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN

"Mobil mewah yang harganya miliaran dan moge yang harganya ratusan juta banyak yang statusnya bodong alias tidak terdaftar di Samsat. Jelas itu kerugian besar karena mereka tidak membayar pajak. Harusnya potensi pendapatan ini dikejar oleh Dispenda," tutur Chusainuddin, Selasa (19/5).

Mantan ajudan Menakertrans di era Muhaimin Iskandar itu mengakui hampir setiap hari dirinya menemui pemilik kendaraan mewah bodong di jalan raya. Karena itu, dirinya memprediksi jumlah kendaraan mewah bodong itu tergolong banyak, diantaranya Ferrari, Bentley, Lamborghini serta moge jenis Harley Davidson.

Anggota Komisi C ini mendorong Dispenda berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mengejar pajak dari sejumlah kendaraan mewah yang ada di Jawa Timur. Bahkan kalau perlu dilakukan razia di jalan raya. Namun, sarannya baiknya penindakan itu didahului dengan sosialisasi kepada para pemilik kendaraan mewah tersebut.

Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud

"Saya kira Dispenda bisa berkoordinasi untuk mengejar potensi pajak dari kendaraan mewah tersebut. Masak mobil tua aja bayar pajak, kok mobil miliaran bebas pajak. Ini harus ditertibkan," pinta Sekretaris Garda Bangsa Jatim tersebut. (mdr/rvl)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News