Dana APBD Rp 4,9 M Cair, Garda Muda NU Ikuti Pelatihan PPATK

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Garda Muda NU menunjukkan keseriusan untuk mengawal proses Muktamar NU ke-33 yang akan digelar di alun-alun Jombang pada 1 hingga 5 Agustus 2015. Mereka bertekad menyukseskan Muktamar NU yang bebas dari politik uang dan politik transaksional.

Karena itu ratusan kader NU yang berasal dari aktivis PMII tersebut menggelar pelatihan untuk medeteksi adanya praktik politik uang. Tak tanggung-tanggung, mereka mendapat pelatihan langsung dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Center Budget Analysis (CBA).

Baca Juga: PWNU se-Indonesia Rakor di Surabaya, Dukung PBNU Selalu Bersama Prabowo

Ketua Garda Muda NU, Fairouz H. Anggasuto mengungkapkan, pihaknya mengundang Syahril Ramadhan dari PPATK dan Ucok Sky Khadafy dari CBA untuk melatih anak-anak muda NU itu agar punya wawasan dan ilmu dalam mendeteksi pola-pola politik uang yang mengarah ke praktik korupsi.

“Kami serius mengawal Muktamar agar berjalan demokratis dan bebas dari politik uang. Untuk itu, kami mengundang PPATK dan pakar anggaran supaya kami paham pola-pola transaksi yang mengarah pada tindak korupsi atau suap yang menggunakan teknologi. Mayoritas pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK berasal dari data PPATK. Makanya kami perlu belajar pada mereka," tandas Fairouz, Rabu (20/5).

Menurut mantan Ketua PKC PMII Jawa Timur tersebut, saat ini sudah ada indikasi keterlibatan parpol dalam pelaksanaan muktamar NU.

Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan

"Kami paham NU yang memiliki basis massa cukup banyak bisa dianggap sebagai komoditas politik dan rawan dimanfaatkan untuk kepentingan partai tertentu," kata Fairouz.

Dia berharap, semua partai – termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - tidak memainkan kepentingannya dalam forum muktamar, khususnya pada agenda pemilihan Ketua Umum Tanfidziah maupun Rais Am Syuriah PBNU.

"Muktamar NU jangan dibuat sebagai boneka partai yang bisa dimainkan, forum muktamar NU adalah forum suci untuk kepentingan umat Islam," tegasnya.

Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU

Pihaknya mengaku sudah mendeteksi adanya kepentingan partai yang mulai bergerak jelang muktamar NU di alun-alun Jombang nanti. Namun dia mengaku sudah memiliki strategi untuk mengantisipasinya.

"Partai boleh saja menyumbang finansial untuk penyelenggaraan muktamar, namun sifatnya tidak mengikat, dan tanpa kompensasi," ungkapnya.

Pihaknya juga akan menagih audit dana hibah yang dikucurkan oleh Pemprov Jatim kepada panitia muktamar NU yang jumlahnya Rp 4,9 miliar. Sebab, uang itu berasal dari dana APBD yang notabene adalah uang rakyat, sehingga seluruh warga Jatim harus mengetahui transparansi dana tersebut.

Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?

"Muktamar harus bersih dari intervensi parpol. Rekening panitia muktamar itu berapa dan sumbernya darimana saja. Itu harus transparan. Kami khawatir parpol ikut membiayai muktamar NU dengan maksud tersembunyi. Kami juga akan tagih audit dana hibah pemprov,” imbuhnya.

Kader muda NU ini memaparkan, Garda Muda NU akan mengawal Muktamar dengan menegaskan beberapa poin penting, yakni mengkonsolidasi kekuatan muda NU untuk membentengi NU dari segala ancaman multi-ideologi yang kontra ahlussunah wal jamaah, berani mempertaruhkan diri lahir batin untuk kepentingan muktamar NU bersih bermartabat, mengawal dari upaya mengotori proses pergantian kepemimpinan NU dengan politik uang dan menangkal gerakan rekayasa beberapa kelompok dalam forum muktamar NU dengan target tertentu.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Kesmas Setdaprov Jatim, Bawon Adhi Yitoni mengaku telah mencairkan anggaran yang bersumber dari APBD Jatim 2015 tersebut kepada panitia Muktamar NU. Jumlahnya sebesar Rp 4,9 miliar.

Baca Juga: Emil Dardak Dukung Muktamar NU ke-35 di Surabaya

“Sudah kami serahkan full, pencairan akhir April kemarin. Saya yang tandatangan langsung pencairan dana itu, dan kita (Biro Kesmas) juga melakukan MoU dengan PWNU Jawa Timur saat penyerahannya,” jelasnya, Selasa (19/05/2015).

Ia menegaskan, dana bantuan yang diberikan oleh Pemprov juga dalam pengawasan ketat, baik melalui Inspektorat Jatim serta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan itu telah diatur di dalam Permen No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan perubahannya Permen No 39/2012.

Kemudian, Peraturan Gubernur No.77/2012 ditambah Perubahan Pergub No 14 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jatim. “Jadi mekanisme pemberian bantuan tidak mungkin steril dari pengawasan,” cetus dia.

Baca Juga: Satu Abad Nahdlatul Ulama, Eri Cahyadi Ingin Surabaya jadi Tuan Rumah Muktamar NU ke-35

Bawon juga menyebut, bantuan hibah untuk Muktamar NU itu sebenarnya juga tidak terlalu besar. Sebab bantuan tersebut hanya stimulan saja untuk event besar sekelas Muktamar NU yang melibatkan hingga 15.000 orang lebih.

Sementara, Ketua Panitia Daerah Muktamar NU ke-33 Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, bantuan dana dari Pemprov Jatim sebesar Rp 4,9 miliar akan digunakan untuk keperluan inti acara Muktamar yang akan dilaksanakan pada 1-5 Agustus 2015 mendatang.

“Bantuan itu kita gunakan untuk konsumsi, transportasi, persewaan alat perlengkapan yakni tenda, kursi dan lainnya. Pencairan bantuan juga diberikat lewat PWNU Jatim,” ungkap Gus Ipul yang juga Wagub Jatim ini. (mdr)

Baca Juga: Muktamar NU, Yahya Staquf, Birahi Politik, dan Sandal Tertukar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News