Suasana Muktamar NU ke-32 di Makassar. Muktamar NU ke-32 yang melahirkan kepemimpinan NU periode 2010-2015 ini disebut-sebut sebagai Muktamar terburuk karena diwarnai riswah atau politik uang. Foto: rmi NU.or.id
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Garda Muda NU menunjukkan keseriusan untuk mengawal proses Muktamar NU ke-33 yang akan digelar di alun-alun Jombang pada 1 hingga 5 Agustus 2015. Mereka bertekad menyukseskan Muktamar NU yang bebas dari politik uang dan politik transaksional.
Karena itu ratusan kader NU yang berasal dari aktivis PMII tersebut menggelar pelatihan untuk medeteksi adanya praktik politik uang. Tak tanggung-tanggung, mereka mendapat pelatihan langsung dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Center Budget Analysis (CBA).
Ketua Garda Muda NU, Fairouz H. Anggasuto mengungkapkan, pihaknya mengundang Syahril Ramadhan dari PPATK dan Ucok Sky Khadafy dari CBA untuk melatih anak-anak muda NU itu agar punya wawasan dan ilmu dalam mendeteksi pola-pola politik uang yang mengarah ke praktik korupsi.
“Kami serius mengawal Muktamar agar berjalan demokratis dan bebas dari politik uang. Untuk itu, kami mengundang PPATK dan pakar anggaran supaya kami paham pola-pola transaksi yang mengarah pada tindak korupsi atau suap yang menggunakan teknologi. Mayoritas pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK berasal dari data PPATK. Makanya kami perlu belajar pada mereka," tandas Fairouz, Rabu (20/5).
Menurut mantan Ketua PKC PMII Jawa Timur tersebut, saat ini sudah ada indikasi keterlibatan parpol dalam pelaksanaan muktamar NU.
"Kami paham NU yang memiliki basis massa cukup banyak bisa dianggap sebagai komoditas politik dan rawan dimanfaatkan untuk kepentingan partai tertentu," kata Fairouz.
Dia berharap, semua partai – termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - tidak memainkan kepentingannya dalam forum muktamar, khususnya pada agenda pemilihan Ketua Umum Tanfidziah maupun Rais Am Syuriah PBNU.
"Muktamar NU jangan dibuat sebagai boneka partai yang bisa dimainkan, forum muktamar NU adalah forum suci untuk kepentingan umat Islam," tegasnya.
Pihaknya mengaku sudah mendeteksi adanya kepentingan partai yang mulai bergerak jelang muktamar NU di alun-alun Jombang nanti. Namun dia mengaku sudah memiliki strategi untuk mengantisipasinya.
"Partai boleh saja menyumbang finansial untuk penyelenggaraan muktamar, namun sifatnya tidak mengikat, dan tanpa kompensasi," ungkapnya.
