Progres pengerjaan Jembatan Kacangan, Dusun Kacangan, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng. FOTO: SYUHUD/BANGSAONLINE
Ia menegaskan, untuk pembayaran sisa proyek 2022 sebesar Rp 12 miliar dengan APBD 2023 dengan cara refocusing (pergeseran) anggaran di DPUTR.
"Permintaan Pak Sekda (Achmad Washil Miftahul Rachman) untuk pembayaran tunggakan 12 miliar dengan cara pergeseran anggaran di DPUTR tahun 2023. Hal itu diperbolehkan dengan diskresi bupati," jelasnya.
Konsekuensinya, kata Nanang, pergeseran anggaran di DPUTR (Bina Marga) untuk pelunasan pekerjaan 2022, akan mengurangi belanja Bina Marga di APBD 2023.
"Ya, konsekuensinya anggaran kita berkurang. Otomatis ada belanja kegiatan yang harus kita kurangi karena terjadi pergeseran anggaran," ujarnya.
Ia lantas menyebutkan diantara cara yang akan ditempuh untuk menutup piutang pembayaran pekerjaan tahun 2022. Antara lain, pekerjaan jalan di tahun 2023 yang seharusnya direncanakan sepanjang 1 km, dikurangi tinggal 800 meter.
"Ya anggarannya untuk jalan 200 meter digeser untuk menutup pembayaran pekerjaan di 2022 yang terutang," paparnya.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim mengaku, telah mendapatkan informasi adanya sejumlah kegiatan fisik di DPUTR dengan APBD 2022 belum terbayar lunas hingga tahun 2023.
"Makanya, hari ini kita agendakan evaluasi serapan anggaran dan realisasi pendapatan triwulan 4 tahun 2022," katanya.
Ia menambahkan, jika pekerjaan sudah selesai di tahun berjalan, seharusnya langsung dibayarkan.
"Kalau pekerjaannya sudah beres di tahun anggaran berjalan, ya harus dibayar. Makanya, adanya fenomena 2022 ini, akan kita dalami," tutup Ketua DPD Golkar Gresik ini. (hud/git)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
