Lintas komisi DPRD Gresik saat hearing dengan dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan soal hibah 2022. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE
"Dari pagu anggaran Rp19 miliar, yang diklik oleh Diskoperindag untuk belanja barang kepada penyedia melalui e-Katalog sebesar Rp17 miliar atau 98,32 persen," katanya.
Ia mengungkapkan, penerima hibah rata-rata mengeluhkan barang hibah yang diterima tak sesuai spek. Juga ada kelompok penerima yang belum terpenuhi.
"Makanya, pada 25 Januari mendatang akan kembali kami lakukan hearing" terangnya.
Ia menambahkan, dari hasil hearing itu, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi terkait pelaksanaan hibah tahun ini. Antara lain, barang yang tidak sesuai harus disesuaikan, barang yang belum diterima semuanya harus segera diserahkan.
Malahatul Fardah mengakui memang ada barang hibah yang tidak sesuai spek. Sebab, pihaknya menyesuaikan sesuai yang ada di e-Katalog.
"Jadi kami menyesuaikan yang ada di e-Katalog," tegasnya.
Dia menyampaikan, harga dalam usulan tidak ada pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penghasilan (PPh). Padahal pembelian harus memasukkan itu.
"Jadi barangnya tidak bisa full. PPn-nya saja 11 persen, kemudian PPh 2 persen. Belum lagi ongkos kirim," jelasnya.
Dia juga mengakui, pelaksanaan hibah UMKM 2022 banyak kendala. Sebab, waktu yang tersedia sangat mepet karena anggaran baru di Perubahan APBD 2022.
"Ini menjadi evaluasi kami. Tahun 2023 ini akan kami perbaiki lagi," pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
