KHR Azaim Ibrahimy. Foto: Radio Bhasa FM
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Sarasehan Nasional yang diikuti para kiai NU asal Jawa, Madura, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Asembagus Situbondo melahirkan tujuh rekomendasi.
Diantaranya mendesak Panitia Muktamar NU, baik pusat maupun daerah, terutama PBNU mempertibangkan kembali tempat Muktamar NU yang rencananya ditempatkan di alun-alun Jombang. Menurut para kiai itu, penempatan Muktamar NU di alun-alun Jombang sama dengan merendahkan muru’ah ulama NU. Sebab dalam sejarah NU, Muktamar NU selalu identik dengan pesantren besar. Karena keputusan-keputusan strategis NU bersifat sakral dan keagamaan.
Seperti diberitakan bangsaonline.com, para kiai dari Jawa, Madura, Bali dan NTT berkumpul di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Asembagus Situbondo. Mereka menyikapi kondisi NU yang dianggap mulai kerasukan berbagai paham di luar Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja), seperti Syiah, Wahabi, Islam Liberal dan sebagainya. Para kiai itu membahas tema besar yaitu: Meneguhkan QONUN ASASI sebagai Prinsip Jamiyah Nahdlatul Ulama’.
Hadir sebagai pembicara KHA Hasyim Muzadi, Pengasuh dua Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang dan Depok Jawa Barat. Selain Kiai Hasyim Muzadi tampil KHR Azaim Ibrahimy, pengasuh Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Asembagus Situbondo dan KH Hasan Basri, mudir Ma’had Aly Sukorejo Asembagus Situbondo. Dalam acara tersebut KH Muhyiddin Abusshomad, Rais Syuriah PCNU Jember juga tampil memberi sambutan di depan para kia.
Inilah rekomendasi lengkap para kiai di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Asembagus Situbondo yang dibacakan oleh KH Misbahus Salam:
Mencermati situasi dan kondisi menjelang penyelenggaran Muktamar NU, maka Forum Silaturrahim Pondok Pesantren dan Tokoh NU NTB. Bali. Jawa dan Madura, menghimbau kepada seluruh kader dan warga NU se-Indonesia:
1. Bahwa Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) NU harus tetap merujuk kepada Qanun Asasi, terutama sistem bermazhab baik dalam bidang Aqidah, Fikih, dan Tasawwuf.
2. Bahwa NU lahir dari para ulama pesantren, maka lembaga Syuriah yang merupakan reprensentasi dari ulama harus dikembalikan kepada visi awal pendirian NU, dan secara organisasi harus lebih kuat daripada Tanfidziyah.
3. Muktamar yang merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi NU harus bersikap tegas dan kritis terhadap paham-paham yang mempengaruhi NU yang pada akhirnya akan mengubah haluan sejati NU.
4.Harus selektif dalam menempatkan kader-kader NU di posisi tertentu karena ada indikasi yang mengarah pada dugaan bahwa beberapa orang yang telah terpilih terbukti berafiliasi kepada kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan Qanun Asasi NU.
5. NU dan pesantren dengan manhaj tatsamuh serta tawassuth telah terbukti dapat mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan penuh toleransi. Oleh karena itu, muktamar NU bertanggung-jawab untuk mempertahankan manhaj ini dan menolak intervensi baik dari paham ekstrim kanan maupun kiri dan intervensi partai politik manapun.
6. Hendaknya warga NU berkomitmen untuk mempertahankan eksistensi Ahlussunnah Wal Jama'ah di tempat berkhidmat masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang tertuang dalam Qanun Asasi.
7. Mendesak Panitia Muktamar NU, baik Pusat maupun daerah, terutama PBNU, untuk mempertimbangkan lokasi Muktamar yang rencananya ditempatkan di alun-alun Jombang. Penempatan Muktamar NU di alun-alun jelas merendahkan muru’ah para ulama NU. Sebab sejarah Muktamar NU selama ini identik dengan pesantren besar. Keputusan-keputusan strategis NU dalam Muktamar bersifat sakral dan keagamaan untuk kepentingan umat, bangsa dan Negara.
Maka PBNU dan Panitia harus arif dan bijaksana untuk memindahkan pembukaan, sidang pleno dan penutupan Muktamar NU ke-33, dari Alun-Alun Jombang ke Pesantren Tebuireng mengingat di pesantren tersebut Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Museum Islam Nusantara Hasyim Asy’ari yang luas lokasinya mencapai 5 hektar.
Sebelumnya diberitakan HARIAN BANGSA dan bangsaonline.com, Direktur Jenderal Kebudayaan yang juga Ketua PBNU Prof Kacung Marijan, PhD merasa heran terhadap Panitia Muktamar NU yang akan menempatkan pembukaan dan sidang pleno Muktamar NU di alun-alun Jombang.
”Masak pembukaan Muktamar NU di alun-alun, ini gimana,” katanya tak habis pikir. Ia minta agar semua pihak mengkomunikasikan dengan PBNU, terutama Panitia Pusat Muktamar NU, agar pembukaan Muktamar NU dipindah ke Pesantren Tebuireng.
”Kalau pembukaan di Tebuireng kan pas. Kan pendiri NU di Tebuireng,” katanya kepada HARIAN BANGSA dan bangsaonline.com.
Apalagi Presiden Joko Widada akan meresmikan Gedung Museum Islam Nusantara Hasyim Asy’ari di Pesantren Tebuireng. ”Jadi kan pas Presiden meresmikan Museum itu sekaligus membuka Muktamar NU,” katanya.
Karena itu, menurut dia, pembukaan Muktamar NU harus diletakkan di Pesantren Tebuireng, yaitu di lokasi Museum Hasyim Asy’ari. ”Sebab pendiri NU kan di Tebuireng. Jadi ada nilai historisnya,” kata Kacung Marijan yang kini juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).(hms)
