Inisiator Tim Transisi dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Mojokerto, Prof. Dr. K.H. Asep Saifuddin Chalim, M.A.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pemkab Mojokerto akan melaksanakan job fit atau uji kesesuaian dan kelayakan terhadap pejabat eselon II B pada Juli 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi yang ditekankan dalam visi besar pembangunan daerah.
Inisiator Tim Transisi dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Mojokerto, Prof. Dr. K.H. Asep Saifuddin Chalim, M.A. atau yang akrab disapa Kiai Asep, menyebut sekitar 38 pejabat akan mengikuti proses job fit ini.
Tim seleksi berasal dari Pemprov Jatim yang berperan sebagai pemantau, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah.
“Dipastikan tidak ada non-job, apalagi jual beli jabatan. Kalau ada, kita curigai siapa itu. Tidak ada yang non-job,” kata Kiai Asep saat ditemui di Universitas KH. Abdul Chalim.
Tokoh Muslim nasional asal Mojokerto yang juga pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini menekankan bahwa job fit disusun berdasarkan prinsip 'The Right Man on The Right Place'. Tujuannya adalah menjaga dinamika, profesionalitas, dan produktivitas di lingkungan birokrasi Pemkab Mojokerto.
“Rotasi jabatan menjadi mekanisme penting untuk mencegah kejenuhan birokrasi. Kalau terlalu lama di satu posisi, kreativitas dan semangat pengabdian bisa menurun,” ucapnya.
Saat ini, terdapat 4 jabatan strategis yang masih diisi pelaksana tugas (Plt), yaitu Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Kendati demikian, Kiai Asep menegaskan job fit tidak semata mengisi posisi kosong, melainkan menyesuaikan kompetensi pejabat yang ada.
“Bisa jadi jabatan yang kini diisi Plt akan terisi dari rotasi jabatan OPD lainnya,” tuturnya.
Ditegaskan kembali olehnya, dalam kepemimpinan Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Octavian, tidak ada ruang bagi praktik calo jabatan atau transaksi jabatan yang mencoreng integritas birokrasi.
“Tidak ada istilah posisi Kepala OPD basah lalu dibeli atau dimainkan. Kalau ada yang melakukan akan kami tindak tegas, jadi tidak ada yang bermain-main dengan jabatan,” katanya.
Evaluasi juga akan menyasar beberapa OPD yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kinerja optimal dalam sektor ini dianggap krusial untuk mencapai kemandirian fiskal daerah.
Sebagai penutup, Kiai Asep mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan pengamat untuk turut serta mengawal proses reformasi birokrasi dan pembangunan Mojokerto ke arah yang lebih baik.
“Kita bersama-sama dalam mewujudkan Mojokerto maju, adil, dan makmur,” pungkasnya. (ris/mar)
