GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ratusan warga Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, ngeluruk balai desa setempat, Senin (19/2/2023).
Kedatangan mereka untuk menuntut dipekerjakan di Smelter PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berada di Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE) Kecamatan Manyar.
Baca Juga: Pascakebakaran, Presdir PTFI Inspeksi Lokasi Common Gas Cleaning Plant di Smelter Gresik
Mereka juga mendesak adanya transparansi pengelolaan limbah bekas konstruksi proyek Smelter Freeport yang diterima oleh desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes). Di antaranya berupa limbah besi yang dijual.
Warga yang didominasi pemuda desa dan ibu-ibu tersebut juga mempertanyakan adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja di proyek Smelter PT Freeport Indonesia.
"Kami datang ke balai desa ingin meminta kejelasan adanya biaya dalam perekrutan tenaga kerja, khususnya lowongan kerja satpam. Ada yang kena biaya Rp8 juta sampai Rp21 juta dengan dalih pelatihan satpam," ucap Robi Binur, perwakilan pemuda.
Baca Juga: PT Sentral Harapan Jaya di Gresik Terbakar, Kerugian Capai Rp20 Miliar
Menurutnya, warga Karangrejo resah dengan ulah seorang oknum yang diduga melakukan penarikan biaya kepada setiap warga yang melamar kerja di Smelter.
Ironisnya, oknum yang menarik biaya tersebut tak lain warga setempat. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dipatok bagi warga yang melamar kerja ke smelter mencapai puluhan juta rupiah.
"Jika memang ada biaya untuk pelatihan atau sertifikasi satpam gak apa-apa. Tapi kenapa kok sampai beda-beda dan nilainya sangat besar? Ini namanya pungli. Bahkan ada yang sudah bayar tapi tidak kunjung dipekerjakan," ungkapnya.
Baca Juga: PG Kerahkan Mobil Bronto Skylift Padamkan Kebakaran Smelter, Presdir Freeport Ucapkan Terima Kasih
Binur juga membeberkan bahw, pemerintah desa maupun BUMDes selama ini tidak transparan terkait hasil pengelolaan limbah besi dari Smelter. Ia mengaku mendapat informasi, bahwa hasil penjualan limbah besi kontruksi nilainya cukup besar.
Sementara itu, Kepala Desa Karangrejo Muhammad Miftahul Ilmi mengaku tidak tahu adanya dugaan penarikan biaya yang dilakukan oleh oknum warganya dalam rekrutmen tenaga kerja proyek Smelter Freeport.
"Kami hanya memberikan Acc tanda tangan bagi setiap warga yang mau melamar kerja di Freeport,” katanya menjawab pertanyaan wartawan usai audiensi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dan warga.
Baca Juga: Tuntut Tenaga Kerja, Warga Mengare Komplek Gresik Demo Smelter PT Freeport Indonesia
Namun, ia tidak menampik jika terdapat potensi dugaan adanya pungli tersebut. Meski mekanisme perekrutan tenaga kerja proyek Smelter Freeport saat ini sudah melalui aplikasi MS Pedia sejak Januari 2023.
"Sekarang ini pendaftaran sudah lewat MS Pedia sejak Februari. Tapi, ya namanya manusia pasti ada kayak-kayak gitu, yang pasti surat rekom yang kami tandatangani untuk setiap warga yang melamar itu free (gratis) tanpa biaya," tutupnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News