Munas Dipindah dari Sentul ke Istora, As'ad Bicara Kriteria Pemimpin NU

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Umum PBNU H As’ad Said Ali menilai NU sekarang krisis kader baik di jajaran Syuriah maupun Tanfidziah. “Ini akibat tidak ada kaderisasi sejak 1972,” kata As’ad yang mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dia, program kaderisasi formal penting digalakkan secara berkesinambungan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin NU di berbagai tingkatan.

Baca Juga: PWNU se-Indonesia Rakor di Surabaya, Dukung PBNU Selalu Bersama Prabowo

Kaderisasi formal mencakup detil-detil persoalan yang terkait dengan penguatan organisasi. “Sudah lama tidak ada kaderisasi formal, yang ada kadersasi alami, jadi terbatas pada persoalan ideologis,” kata penanggungjawab program kaderisasi PBNU kelahiran Kudus 19 Desember 1949 itu.

As’ad menyampaikan kriteria calon pemimpin NU baik di posisi syuriyah maupun tanfidziyah yang akan dipilih dalam Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang Jawa Timur 1-5 Agustus nanti.

Menurut As’ad, syuriyah NU diisi oleh para kiai dengan kriteria keulamaan tertentu yang mengacu pada keilmuan dan prilaku. “Syuriyah dititikberatkan pada keilmuan dan akhlak serta ahlul hikmah,” katanya di Jakarta, Kamis (28/5) malam seperti dilansir NU.or.id, situs resmi PBNU.

Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan

Untuk calon pemimpin NU di posisi tanfidziyah, khususnya ketua umum, menurut As’ad dititikberatkan pada kemampuan managemen organisasi, networking, ketegasan, kreatifitas, dan mempunyai wawasan sosial, ekonomi, politik dan kebangsaan yang memadai.

“Ditambah satu lagi, ketua tanfidziyah harus bisa menjadi insipirasi kaum muda untuk membangun kemandirian,” kata As’ad.

MUNAS KETIGA

Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU

Sementara Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud menyatakan bahwa PBNU akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk yang ke-3. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 14–15 Juni 2015 mendatang. Agenda tersebut bertujuan mematangkan materi-materi Muktamar ke-33 yang akan berlangsung di Jombang 1-5 Agustus mendatang.

"Pembukaan nanti tanggal 14 Juni di Istora Senayan oleh Presiden Jokowi dan pelaksanaan Munas di gedung PBNU," kata di Jakarta, Jumat (29/5).

Keterangan Marsudi Syuhud ini berbeda dengan penjelasan Imam Aziz, Ketua Panitia Muktamar NU ke-33. Seperti dilansir nu.or.id, website resmi PBNU, Imam Aziz menyatakana bahwa Munas ke-3 akan digelar pada 7 – 8 Juni 2015. “Kita sudah siapkan lokasi Munas NU di Sentul, Bogor,” kata Imam Aziz di hadapan peserta rapat pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di Jakarta, Rabu (27/5) sore. Menurut dia, Munas NU bakal digelar pada Ahad-Senin, 7-8 Juni 2015.

Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?

“Munas ketiga kalinya dalam kepengurusan PBNU periode ini berbarengan dengan Rakornas dan peringatan Harlah PP GP Ansor. Munas tanpa Konbes NU ini sudah diatur dalam AD/ART NU,” kata Imam.

Ternyata Marsudi menyampaikan tanggal dan tempat yang berbeda. Bagi PBNU perubahan pelaksanaan Munas ini bukan kali pertama. Sewaktu Munas ke-2 juga berubah berkali-kali. Semula Munas dan Konbes disepakati dilaksanakan di Pesantren Mahasiswa Al Hikam Depok Jawa Barat. Namun tiba-tiba dibatalkan. Padahal KHA Hasyim Muzadi sebagai pengasuh pesantren Al-Hikam saat sudah menyiapkan akomodasi. Setelah berkali-kali berubah akhirnya Munas ke-2 dilangsungkan di kantor PBNU.

Marsudi menambahkan, Munas adalah forum bagi kalangan ulama untuk berkumpul dan membahas berbagai permasalahan, dan dalam kegiatan mendatang difokuskan untuk mematangkan materi-materi yang akan dibahas di Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Baca Juga: Emil Dardak Dukung Muktamar NU ke-35 di Surabaya

"Pesertanya nanti adalah Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah pengurus NU se-Indonesia, anggota Pleno PBNU, dan kiai-kiai khos. Yang dibahas adalah materi-materi yang akan dibawa ke Muktamar di Jombang nanti, dimatangkan, agar nanti pembahasan di Muktamar bisa lebih cepat," urai Marsudi.

Di antara materi-materi tersebut, masih kata Marsudi, dikelompokkan menjadi 3, yaitu Maudlu'iyyah (tematik), Waqi'iyyah (kekinian) dan Qonuniyyah (perundang-undangan). Yang masuk dalam kelompok Maudlu'iiyah antara lain Manhajul Istimbath, Khasais Aswaja, pemberian ampunan meliputi grasi, amnesti, dan abolisi, serta keputusan hakim antara keadilan dan kepastian hukum.

Masalah yang masuk di kelompok Waqi'iyyah adalah hukum mengingkari janji bagi pemimpin/pemerintah, hukum asuransi BPJS, pembakaran/penenggelaman kapal asing pelanggar hukum, pemakzulan pemimpin, advokat dalam tinjauan fiqh, eksploitasi alam secara berlebihan, pemanfaatan sel punca (stem cell), dan alih fungsi lahan.

Baca Juga: Satu Abad Nahdlatul Ulama, Eri Cahyadi Ingin Surabaya jadi Tuan Rumah Muktamar NU ke-35

Sementara materi yang masuk Qonuniyyah adalah Perlindungan Umat Beragama melalui Undang-undang, Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah, Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Murah dan Berkualitas serta tanpa money politic, Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat, Memperpendek Masa Tunggu Calon Jamaah Haji dan Pengelolaan Keuangan Haji, Perlindungan TKI dan Pencatatan Nikah bagi TKI Beragama Islam di Luar Negeri, dan Perbaikan Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

"Termasuk nanti juga disosialisasikan Ahlul Halli wal Aqdi yang merupakan penjabaran AD/ART NU bab XIV pasal 41 yang berbunyi Rais 'Aam dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar setelah yang bersangkuatan menyampaikan kesediaannya," pungkas Marsudi. (nuo/tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News