
SURABAYA, BANGSA ONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membuka Musyawarah Wilayah VI Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VII Jatim di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Sabtu (18/3).
Dalam sambutannya, Gubernur mengajak perguruan tinggi swasta untuk turut berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
BACA JUGA:
- Anugerah Digital Government Award 2023, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari Kemenpan RB
- IKS Jatim 2022 Alami Kenaikan, Gubernur Khofifah: Alhamdulillah Konsisten Peningkatan Tiap Tahun
- HUT ke-9 UU Desa, Khofifah Dinobatkan Sebagai Gubernur Peduli Kesejahteraan Aparatur Desa
- Bertebaran Program Monomental Khofifah, Masjid Islamic Centre Diarsiteki Gubernur Ridwan Kamil
"Terutama meningjatkan produk alsibtan modern agar produk pertanian kita makin tinggi nilai tambahnya, dan juga untuk menekan angka stunting di Jawa Timur. Sebagai bagian dari pentahelix, perguruan tinggi yang tergabung dalam APTISI menjadi bagian strategis untuk bergerak berseiring dengan pemerintah mengatasi masalah dan tantangan yang saat ini ada di Jawa Timur. Terutama dua masalah strategis yang sedang fokus kita urai yaitu peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan penurunan angka stunting,” ujar Gubernur Khofifah dalam sambutannya.
Gubernur berharap ada rekomendasi strategis yang dihasilkan sebagai buah pikir dari kalangan akademisi untuk menghadapi masalah peningkatan nilai tambah sektor pertanian maupun stunting.
"Pertama di sektor pertanian, ada masalah yang sedang dihadapi petani dalam peningkatan produktivitas pertanian dengan menggunakan alsintan moderen. Banyak dari petani yang kesulitan mendapat permodalan untuk membeli alat pertanian modern karena masih ada angsuran KUR," terang Gubernur.
Gubernur mengusulkan agar gapoktan di Jatim bisa mendapatkan kredit KUR dengan sistem grace periode untuk pengadaan Alsintan modern.
“Saya sudah terkonfirmasi kalau proses memanen padi pakai harvester, maka bisa mengurangi losses sebesar 9-11%. Kalau produksi padi nasional total sebanyak 32 juta ton, berarti ada 10% yang bisa kita tambahkan,” ujarnya