GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik, S. Hariyanto, mengklaim telah berupaya maksimal agar mendapatkan plotting anggaran dana alokasi khusus (DAK) besar dari pemerintah pusat.
"Namun, hasilnya masih jauh seperti yang kami harapkan," ucap Hariyanto kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (26/4/2023).
Baca Juga: DPUTR Gresik Akhirnya Tambal Jalan Rusak di Desa Kembangan
Menurut ia, pada tahun 2023, dirinya mengajukan DAK ke pemerintah pusat sekira Rp45 miliar. Ia bahkan telah menemui anggota DPR RI yang masuk di komisi X (bidang pendidikan), salah satunya Prof. Zainudin Maliki dari Fraksi Amanat Nasional (PAN).
"Sedikitnya saya telah 3 kali pertemu Prof. Zainudin untuk diskusi. Minta dibantu agar DAK yang diusulkan Gresik dapat besar," ungkapnya.
Namun, upaya kerasnya itu belum berbuah maksimal. Sebab, DAK yang didapatkan Gresik untuk sektor pendidikan masih relatif kecil. Tahun ini, DAK untuk fisik sekira Rp7 miliar.
Baca Juga: Tak Kunjung Diperbaiki Sejak 2024, Ruas Jalan yang Rusak di Gresik Jadi Sorotan
"Rp7 miliar itu masih fisik. Belum masuk sarana lain," terangnya.
Ia mengakui plotting DAK Pendidikan Gresik kalah jauh dengan Kabupaten Lamongan.
"Memang untuk bisa mendapatkan DAK besar, dispendik tak bisa kerja sendiri. Harus ada teamwork dengan bappeda, dengan Pak Sekda. Juga dibantu DPRD Gresik dan ada koneksi dengan anggota DPR RI yang membidangi, dan pusat," tuturnya.
Baca Juga: Banyak Truk Masuk Kota di Jam Padat, Dishub dan Komisi III DPRD Gresik Sepakati 7 Rekomendasi
Menurutnya, Kabupaten Lamongan bisa mendapatkan DAK besar dari pemerintah pusat karena punya teamwork dan akses kuat dengan DPR RI dan pemerintah pusat.
"Bahkan, saya dengar Lamongan punya semacam basecamp di Jakarta untuk tempat tinggal tim dalam mencari anggaran di pusat," jelasnya.
Karena itu, Hariyanto menepis anggapan Ketua DPRD Gresik, Moch Abdul Qodir yang menyabut faktor kecilnya DAK pendidikan di Gresik karena dispendik tak memiliki grand design tata kelola pendidikan yang baik.
Baca Juga: BPPKAD Gresik Dipecah Jadi BPD dan BKAD, Wakil Ketua DPRD Berharap Bisa Kerja Maksimal
"Saya kira bukan itu faktornya. Ya itu tadi saya katakan, teamwork kita belum kuat," katanya.
Ia juga membantah kecilnya porsi DAK pendidikan di Gresik karena progres realisasi yang kurang maksimal. Sebab, DAK pendidikan selalu bisa terserap 100 persen.
"DAK 2022 sekitar Rp15,2 miliar itu terserap 100 persen. Turunnya jatah DAK 2023 juga faktor keuangan pemerintah pusat. Terbukti, DAK daerah lain juga mengalami hal serupa," pungkasnya. (hud/rev)
Baca Juga: Lewat Program Jaksa Sahabat Tani, Pemkab Gresik, Kejati Jatim dan Petrokimia Dukung Ketahanan Pangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News