Diisukan Potong BKK untuk Fee Oknum Anggota DPRD, Ini Kata Kades Pejangganan Manyar

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Isu menyeruak Kepala Desa (Kades) Pejangganan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Syaikhuddin memotong bantuan keuangan khusus (BKK) dari APBD 2022 untuk fee oknum anggota DPRD Gresik yang memperjuangkan BKK, direspon yang bersangkutan.

Syaikhuddin membantah beredarnya isu tersebut. "Adanya isu yang diberitakan pemotongan BKK dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk fee oknum anggota DPRD Gresik, saya katakan, itu tak benar. Saya tidak pernah statement seperti itu. Itu fitnah. Apa yang diberitakan itu bukan statement saya," ucapnya kepada wartawan, Senin (1/5/2023), kemarin.

BACA JUGA:

Ia mengakui, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, desanya mendapatkan BKK. Bantuan itu berasal dari dana jaring aspirasi (Jasmas) anggota DPRD Gresik periode 2019-2024.

"Iya dapat BKK. Dari jasmas anggota DPRD Gresik. Tapi, tak ada pemotongan untuk fee. BKK sudah saya wujudkan bangunan sesuai rencana anggaran dan biaya (RAB). Bahkan laporan sudah saya sampaikan ke Kecamatan Manyar dan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," sanggahnya.

Syaikhuddin mengungkapkan, dalam penggunaan anggaran dari bantuan keuangan khusus pada 2022, Pemdes Pejangganan telah mengalokasikan untuk infrastruktur desa. Antara lain perbaikan jalan desa, pengeboran air, hingga pembangunan gedung olahraga (GOR).

"Semuanya sudah klir. Sudah selesai dan dapat dipertanggung jawabkan. Kita dapat bantuan BK dan kami selesaikan semuanya. Ada 12 titik pembangunan," bebernya.