Organisasi Nakes Dialog dengan Gubernur, Khofifah: Layanan Kesehatan Harus Tetap Jalan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berdialog dengan lima organisasi profesi tenaga kesehatan (nakes) membahas rancangan undang-undang (RUU) Kesehatan.

Dialog dilakukan Gubernur Khofifah setelah mengetahui adanya rencana aksi damai oleh lima organisasi profesi nakes se-Indonesia tanggal 8 Mei 2023 di Jakarta. Dialog diadakan di Gedung Negara Grahadi, Kamis (4/5).

Kelima organisasi profesi tersebut ialah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

"Saya menerima banyak flyer tentang ajakan aksi damai dengan logo organisasi profesi kesehatan tertulis mulai tanggal 7 Mei. Kemudian tanggal 8 Mei akan aksi damai di gedung DPR/MPR. Kemudian rencana dalam waktu tertentu antara tanggal 17-20 Mei 2203 ada rencana untuk penghentian pelayanan kesehatan tertentu," ujarnya.

Prinsipnya, Khofifah sangat menghormati proses demokrasi dan penyampaian aspirasi dari semua elemen. Namun, gubernur minta seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, asosiasi rumah sakit, dan organisasi profesi serta tenaga medis/kesehatan di Jatim agar tetap memberikan pelayanan kesehatan di Jatim dengan baik seperti biasanya.

"Tetapi jika terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, saya minta betul-betul dipikirkan kembali dampaknya. Mengingat proses pelayanan kesehatan yang selama ini berjalan sudah luar biasa manfaatnya untuk masyarakat," tambahnya.

"Jangan sampai dalam proses mengawal demokrasi ini kita membuat masyarakat menjadi fihak yang dirugikan," ujar Khofifah.

Khofifah juga menghargai proses penyampaian pendapat yang akan dilakukan organisasi profesi kesehatan terkait RUU kesehatan. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana ruang untuk menyuarakan pendapat sangat terbuka.

"Dari poin itu, kami menilai proses demokrasi dibuka ruang seluas-luasnya," jelasnya.

Gubernur Khofifah bahkan menawarkan untuk membuka jalur penyampaian pendapat sesuai dengan jalur yang konstitusional. Tawaran bertemu dengan Menkopolhukam, kata Gubernur Khofifah, merupakan salah satu opsi yang solutif jikalau ada poin-poin yang masih perlu diperjuangkan.

"Ada waktu untuk bisa menyampaikan hal-hal krusial atau poin dari pihak organisasi kesehatan. Misalnya berdialog dengan Menkopolhukam Pak Mahfud MD atau Menko PMK Muhadjir Effendy yang juga sama-sama dari Jatim supaya ada titik ketemunya dan mampu membawa perubahan yang konkret," ujar gubernur perempuan pertama Jatim ini.

"Jadi ini berseiring dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk memaksimalkan ikhtiar panjenengan semua. Masih ada peluang untuk negosiasi atau berkomunikasi," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr Erwin Ashta Triyono mengatakan, kelima organisasi yang ikut mengawal aksi damai terkait RUU Kesehatan tetap memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, dari 5 organisasi profesi menyatakan tidak ada yang namanya penghentian pelayanan. Jadi pelayanan tidak terganggu dengan adanya dinamika RUU kesehatan. Semua harus berjalan dengan baik," kata Erwin.

Kadinkes berterima kasih kepada Gubernur Khofifah yang mau mendengar, memfasilitasi, sekaligus menjembatani aspirasi-aspirasi dari kelima organisasi profesi kesehatan terkait RUU kesehatan.

Ketua IDI Jatim sekaligus perwakilan dari para organisasi profesi bidang kesehatan, Dr dr. Sutrisno menegaskan bahwa isu terkait penghentian layanan masyarakat pada prinsipnya tidak akan terjadi. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tetap menjadi prioritas.

"Jadi semua berjalan seperti biasa bahkan akan menjadi motivasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Sehingga Masyarakat tidak perlu khawatir terkait adanya isu penundaan pelayanan," tegas Ketua IDI. (dev/ns)