Sejumlah mobil pegawai dan tamu KPU Gresik parkir di bahu jalan karena kurangnya lahan parkir. FOTO: SYUHUD/BANGSAONLINE.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua (Waka) DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menilai kantor KPU Gresik, di Jalan Dr Wahidin SH, Kebomas, paling memprihatinkan di Jawa Timur.
Sebab, selain kondisi kantor yang kecil dan tak layak, KPU Gresik juga tak memiliki lahan parkir kendaraan yang representatif. Akibatnya, kendaraan pegawai maupun tamu, harus terparkir di bahu jalan. Bahkan, parkir kendaraan memakan badan jalan, sehingga sangat mengganggu pengguna jalan.
Padahal, KPU kata Nurhamim, merupakan lembaga yang menangani tugas-tugas negara yang melibatkan banyak masyarakat.
Seperti pada saat pesta demokrasi baik pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), maupun pemilihan kepala daerah (pilkada), baik pemilihan bupati (pilbup) maupun pemilihan gubernur (pilgub).
Pada saat momen itu, akan banyak datang massa ke KPU yang membawa kendaraan. Mereka butuh tempat parkir yang layak dan nyaman.
"Menyedihkan. Kantor KPU Gresik yang saya tahu kondisinya yang terjelek di Jawa Timur," ucap Ahmad Nurhamim kepada wartawan usai mendaftarkan caleg Golkar di KPU Gresik, Minggu (14/5/2023), kemarin.
Menurut ia, kantor KPU Gresik, selain tak memiliki areal parkir yang layak. Juga, ruangan dalam kantor KPU sempit. Tak ada ruangan khusus bagi para komisioner KPU untuk konsultasi.
"Pokoknya terjelek di Jawa Timur," tukas Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Ia lantas mencontohkan kantor KPU yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung. Sangat bagus dan layak.
"Tidak seperti KPU Gresik, harus pasang tenda jika ada gawe pemilu seperti saat ini. Mestinya itu sudah tidak perlu," tuturnya.
Lebih jauh Nurhamim menyatakan, KPU Gresik memiliki tugas mulia untuk melaksanakan pesta demokrasi, baik pileg, pilpres, maupun pilkada.
Sehingga, dari tugas-tugas KPU itu lahirlah seorang presiden, seorang anggota DPR, DPRD dan kepala daerah.
"KPU itu yang mengabsahkan lahirnya seorang pemimpin negeri ini, anggota DPR dan DPRD. Mereka adalah penyelenggara negara dan pemerintah. Makanya, sudah selayaknya keberadaan kantor KPU Gresik harus menjadi perhatian pemerintah," terangnya.
Ia menambahkan, pemerintah selama ini telah mampu membangun sejumlah bangunan untuk instansi vertikal, mulai Kantor Polres Gresik, Kejaksaan dan Kodim, dengan anggaran cukup besar.
"Saya kira pemerintah sudah saatnya memikirkan kantor KPU Gresik yang representatif. Kami, di DPRD Gresik siap mengawal jika ada pengajuan untuk pembangunan kantor KPU," tutupnya. (hud/git)
