SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur kembali menjadi rujukan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Kali ini instansi yang dipimpin Imam Jauhari itu dijadikan tempat belajar bagi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Senin (29/5). Tak tanggung-tanggung, 50 pegawai diboyong dari Palangkaraya untuk menimba ilmu di Kemenkumham Jatim.
"Karena memang pembangunan zona integritas itu tidak bisa hanya satu atau dua orang saja, tapi syarat utamanya adalah tim yang solid dari seluruh lapisan pegawai," ujar Imam Jauhari selaku Kakanwil Kemenkumham Jatim saat membuka acara di Aula Raden Wijaya.
Baca Juga: 11 UPT Jatim Borong Penghargaan di Refleksi Akhir Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM
Untuk itu, Imam sangat mengapresiasi antusiasme yang diperlihatkan kelompok kerja pembangunan zona integritas Kanwil Kemenkumham Kalteng.
"Banyaknya pegawai yang diajak belajar ke Jatim ini jadi bukti awal bahwa teman-teman dari Kanwil Kemenkumham Kalteng sangat berkomitmen membangun zona integritas," puji Imam.
Melihat semangat tersebut, Imam yakin Kanwil Kemenkumham Kalteng akan dapat meyakinkan Tim Penilai Nasional (TPN) untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Baca Juga: Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Serukan Kolaborasi untuk Membangun Negeri
"Kami tentu sangat mendukung upaya Kanwil Kemenkumham Kalteng untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga mampu meraih predikat WBBM dari KemenPAN-RB," harap Imam.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Kalteng Hendra Ekaputra berterima kasih atas sambutan yang diberikan. Menurutnya, pihaknya ingin meneladani mindset dan culture set yang dimiliki Kanwil Kemenkumham Jatim.
"Kami ingin semakin banyak pegawai kami yang punya semangat dan cara pandang yang sama dengan teman-teman di Kanwil Kemenkumham Jatim," tegasnya.
Baca Juga: Imigrasi Malang Raih Penghargaan WBBM dari Kemenpan RB
Tidak hanya di Kanwil Kemenkumham Jatim, tim dari Kalteng juga akan mendatangi sejumlah UPT jajaran. Yaitu, Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) I Malang.
"Ke depan kami berharap agar komunikasi ini bisa terus berlangsung sehingga bisa memberikan kontribusi positif kepada peningkatan pelayanan publik Kemenkumham," tandasnya. (cat/git)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
