Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, saat menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Khofifah. Foto: DEVI FITRI AFRIYANTI/BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa sukses memborong 39 penghargaan untuk semua kategori dalam BKN Award 2023. Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menyerahkan penghargaan tersebut kepada gubernur di Hotel Bumi, Surabaya, Kamis (8/6/2023).
"Tahun ini Pemprov Jawa Timur mendapatkan penghargaan terbanyak se Indonesia, tahun lalu mendapatkan 32 penghargaan, jadi ada peningkatan. Tapi ini tidak bisa berpuas diri, tetap harus meningkatkan kinerja, karena yang lain juga terus mengejar," kata Bima.
Selain lima penghargaan yang diraih Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota se Jatim juga meraih 34 penghargaan dari berbagai kategori yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Dengan rincian, 5 penghargaan diberikan kepada Pemprov Jatim untuk semua kategori.
Adapun daftarnya yakni, Peringkat I Kategori Utama Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN; Terbaik I Kategori Pengembangan Kompetensi; Terbaik II Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT; Terbaik V Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Pegawai; Terbaik V Kategori Implementasi Manajemen Kinerja ASN.
Khofifah menyebut, penghargaan ini merupakan bentuk upaya nyata guna mewujudkan manajemen kepegawaian yang kompeten sesuai kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mampu memberikan performa terbaik untuk melayani masyarakat.
"Selamat semuanya dan teruslah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ujarnya.
Gubernur mengaku hal ini menjadi capaian yang patut disyukuri mengingat penghargaan yang diperoleh Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2021, total penghargaan BKN Award yang diterima pemprov dan pemkab/pemkot se-Jawa Timur hanya sebanyak 11 penghargaan, dan pada 2022 meningkat menjadi 32 penghargaan.
"Jadi dengan Pemprov yang meraih 5 penghargaan dan 34 penghargaan untuk kabupaten/kota, ini hasil yang sangat membanggakan. Karena ini bukti bahwa kami terus berusaha meningkatkan manajeman ASN setiap tahunnya," paparnya.
Menurut Khofifah, dibutuhkan pengelolaan manajemen pegawai sesuai kualifikasi dan kompetensinya, sehingga, pelayanan masyarakat dapat terus ditingkatkan melalui berbagai cara, seperti rotasi maupun mutasi pegawai.
"Total pegawai di Pemprov Jatim saat ini sekitar 80 ribu orang. Setiap bulan ada yang pensiun, ada yang promosi dan naik pangkat sehingga kondisi kepegawaian itu menjadi sangat dinamis. Maka kami senantiasa mengusahakan pengelolaan manajemen ASN yang tepat demi terwujudnya reformasi birokrasi tematik berdampak bagi masyarakat," pungkasnya. (dev/mar)
