Reforma Agraria Diduga Terganjal Oknum Birokrasi, KJRA Kediri Raya dan Pokmas Temui Presiden Jokowi

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Komite Juang Reforma Agraria (KJRA) bersama kelompok masyarakat (pokmas) se-Karesidenan Kediri berangkat ke Istana Negara Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka berniat menggelar audiensi dengan presiden guna menyampaikan aspirasi secara langsung terkait perjuangan atas kepemilikan tanah dan perhutanan sosial dalam program reforma agraria. Pasalnya, mereka merasa reforma agraria terganjal oknum birokrasi.

Rombongan KJRA dan pokmas se-Karesidenan Kediri berangkat ke Jakarta dari Kantor Pemkab Kediri menggunakan bus milik DPRD Jatim, Kamis (20/7/2023).

Mereka diberangkatkan oleh Plt Kepala Dinas Perkim Agus Sugiarta dan Wakil Komisi 1 Lutfi Mahmudiono, mewakili DPRD Kabupaten Kediri, serta anggota Forkopimda Kabupaten Kediri.

Penanggung Jawab dan Pembina KJRA, Marjoko, berterima kasih kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Kediri yang telah mendukung dan memberikan fasilitas sepenuhnya.

Menurut dia, keberangkatan rombongan ke Jakarta ini menandai jejak perjuangan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat, khususnya petani yang belum beruntung untuk memiliki tanah.

"Yang terpenting, akses dan aset masyarakat bisa terlaksana, kepemilikan tanah dan kehutanan sosial. Pada akhirnya terwujud keadilan dan kemakmuran di masyarakat, itu tujuan akhirnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KJRA Kediri Raya, Samsul Ashar, mengatakan bahwa keberangkatan mereka ke Istana Negara untuk memperjuangkan 17 ribu pemohon tanah redistribusi di Karesidenan Kediri. Sebab, reforma agraria yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi tidak berjalan mulus di Karesidenan Kediri.

"Masyarakat petani sulit dalam mendapatkan hak kepemilikan tanah melalui program reforma agraria. Salah satu kendalanya justru berasal dari oknum birokrasi," kata Samsul.

Kendala di lapangan, lanjutnya, ada pihak-pihak, oknum birokrasi di tingkat bawah yang kurang sinergis. Padahal, Staf Ahli Kepresidenan, Yosep Setiawan, melakukan sosialisasi di lapangan yang mengutamakan bahwa program reforma agraria menjadi prioritas saat ini.

Selain ke Istana Negara, rombongan juga direncanakan dialog dengan Kementerian ATR-BPN yang diwakili oleh Dirjen Penata Agraria. Program reforma agraria sudah dimulai sejak era Presiden Soekarno.

Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, melalui terbitnya Kepres Nomor 86 Tahun 2018. Program reforma agraria ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya kelompok petani untuk mendapatkan kesejahteraan melalui kepemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. (uji/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News