Ada Sekolah Tak Layak di Sampang, Dewan Pendidikan dan Dewan Minta Disdik Segera Bertindak

SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Dunia pendidikan di Sampang masih tak layak, sarana prasarana ditemukan tak seimbang dengan semangat pelajar untuk menimba ilmu. Apalagi, dukungan dari pemerintah daerah setempat terbilang tidak maksimal.

Seperti halnya SMP Al-Lathifi, sekolah swasta yang ada sejak 2016 di Dusun Kasangkah, Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Sampang, itu belum pernah mendapatkan bantuan gedung. Lembaga pendidikan ini memiliki 2 gedung bangunan hasil swadaya.

Ach Mutaris selaku wakil yayasan mengatakan, majunya dunia pendidikan tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah. Ia menyatakan, warga sekitar mendukung pihak sekolah karena anak-anaknya tidak melanjutkan pendidikan ke luar daerah.

"Al-Lathifi bukan hanya SMP saja tapi juga ada SMA, oleh sebab itu jumlah siswa yang terus bertambah dan gedung minim, berharap ada bantuan dari pemerintah," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (4/8/2023).

Ia menyebut, siswa yang belajar di Al-Lathifi sebanyak 48. Dari puluhan siswa itu kegiatan belajar mengajar berjalan tidak maksimal karena ruangannya terbatas, hingga ada yang belajar di teras warga.

"48 siswa itu ada belajar di ruang kelas hanya 2, sisanya ada yang belajar di teras warga, dan juga ada yang belajar di ruang terbuka. Rata-rata siswa di sini adalah masyarakat pedalaman desa, para orang tua siswa memilih disekolahkan di sini karena kalau keluar terlalu jauh," paparnya.

Kondisi SMP Al-Lathifi mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fathoni. Politikus dari PPP itu meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang untuk mengatasi kebutuhan sekolah tersebut.

"Pada intinya, Disdik Sampang mempunyai data semua sekolah yang sarana prasarananya lengkap," ucapnya.

Ia menilai, kinerja pemerintah tidak berjalan dengan baik lantaran masih ada sekolah dengan kondisi seperti itu di Sampang. Apalagi, ini berkaitan dengan dunia pendidikan.

"Pemkab harus turun ke bawah, sekaligus mengecek lembaga pendidikan. Sehingga bisa diketahui bahwa ada lembaga yang harus diperhatikan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Sampang, Ach. Mawardi, berharap pemerintah tidak menutup telinga apabila ada sekolah atau lembaga pendidikan yang dibangun secara gotong royong.

"Sekolah yang kekurangan ruang kelas itu tanggung jawab pemerintah," pungkasnya. (tam/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News