Komisi II DPRD Trenggalek Minta Belanja untuk Rakyat Jangan di Bawah 30 Persen

Komisi II DPRD Trenggalek Minta Belanja untuk Rakyat Jangan di Bawah 30 Persen Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - , Ketua Komisi II DPRD merasa prihatin ketika alokasi anggaran belanja untuk masyarakat di berkisar di angka 30%. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang berlangsung di Aula Gedung DPRD , Selasa (15/8/2023).

“Jangan sampai belanja untuk rakyat hanya di bawah 30 persen,” kata .

Baca Juga: Dinas Perinaker Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan

menambahkan, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 dan 2023, alokasi anggaran belanja untuk rakyat tidak lebih dari 40%, sementara belanja operasional angkanya lebih tinggi yakni di kisaran 70% dari total APBD .

Melihat kondisi tersebut, kemudian menyarankan agar pengambil keputusan di hendaknya dapat bersikap tegas dengan tujuan agar APBD itu berpihak ke rakyat.

“Masalahnya duit kita itu sedikit, lalu bagaimana memanfaatkan duit yang sedikit ini yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”pintanya.

Baca Juga: Gelar Rakor, Komisi II DPRD Trenggalek Minta OPD Penghasil PAD Bekerja Optimal

Politisi dari Partai Demokrat ini lalu menyampaikan saran dan masukan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan pengawasan secara intens terhadap sejumlah kegiatan maupun program di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Alasannya terdapat sejumlah program kegiatan di beberapa OPD yang seharusnya tidak perlu dianggarkan dalam RKA namun pada kenyataannya justru diberi anggaran. Ia lalu menyampaikan di terdapat satu OPD yakni dinas kelautan dan perikanan meski memiliki anggaran yang minim akan tetapi bisa mengalokasikan anggaran, dan program bisa berjalan.

“Berarti kan di OPD-OPD lain juga bisa ini, wong di satu OPD saja bisa,” terangnya di ruang rapat Banggar.

Baca Juga: Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Dorong Koordinasi Antar-OPD Terkait

kemudian mengatakan belakangan ini belanja pegawai di terus mengalami kenaikan, ia lalu mengingatkan hendaknya organisasi perangkat daerah bisa bersikap bijak dan tidak harus mengambil kuota anggaran yang sifatnya dipaksakan. (adv/man/git)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Sakit Hati Gara-Gara Diselingkuhi Istri, Rumah ini Dihancurkan Suami':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO