Lima Problem Utama Gresik saat Investasi Tembus Rp37,043 Triliun

Lima Problem Utama Gresik saat Investasi Tembus Rp37,043 Triliun Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua (Waka) DPRD , Ahmad Nurhamim mengungkap, lima problem utama yang dihadapi Pemkab di saat investasi masuk hingga Oktober 2023 tembus di angka Rp37,043 triliun.

Dikatakan Anha, begitu sapaan akrabnya, kelima problem utama yang dihadapi Pemkab saat ini yakni pertama, kemiskinan. Angka kemiskinan di kabupaten berjuluk industri ini hingga 2023 masih tembus di angka di atas 10 persen.

Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan

"Masih tinggi angka kemiskinannya. Di atas 10 persen," ungkap Anha.

Kedua, pengangguran. Bahwa angka pengangguran di yang tumbuh subur ribuan industri baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada 2022 angkanya masih di atas 7 persen.

"Jadi, angka tingkat pengangguran terbuka (TPP) nya masih cukup tinggi kalau berkaca terhadap keberadaan investasi yang tumbuh subur. Namun, lapangan pekerjaan tak banyak dinikmati oleh warga lokal ()," cetus Ketua DPD Golkar ini.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

Ketiga, infrastruktur: Tingginya investasi yang masuk di tak berbanding lurus dengan potensi pendapatan daerah (PD) maupun pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk.

Anha tantas mencontohkan bahwa pada 2023, berdasarkan kajian tim ahli bahwa, potensi PAD di mencapai Rp1,6 triliun. Namun, Pemkab hanya bersedia menerima tugas target PAD Rp1,4 triliun.

"Itu pun potensinya tak dapat terealisasi," jlentreh Anha.

Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

Dampaknya, kata Anha, harus terjadi rasionalisasi pendapatan dan belanja. Pada APBD 2023 saat disahkan, proyeksi belanja mencapai Rp4,085 triliun, dan pendapatan daerah Rp3,9 triliun.

Namun, pada APBD-Perubahan (APBD-P) 2022, proyeksi belanja tinggal kisaran Rp3,7 triliun. Sehingga, banyak belanja program harus menyesuaikan postur kekuatan fiskal APBD.

"Seperti di dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR). Terpaksa ada rasionalisasi (efisiensi) belanja karena fiskal tak cukup. Akibatnya, sejumlah kegiatan infrastruktur tak bisa diwujudkan tahun ini," beber Anha.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

Keempat, pelayanan publik yang tak bisa dioptimalkan di organisasi perangkat daerah (OPD) karena terbentur infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Dan, kelima, fiskal (keuangan daerah). Target PAD yang ditugaskan kepada OPD penghasil tak bisa tergarap dan terpungut dengan maksimal. Akibatnya, banyak target yang tak tercapai seperti yang terjadi di APBD 2023.

Sehingga, keuangan APBD tak bisa menopang pembiayaan. Dampaknya, terjadi defisit dan harus merasionalisasi sejumlah program/kegiatan dengan menyesuaikan kemampuan fiskal APBD.

Baca Juga: Satpol PP Gresik Gagalkan Pengiriman Miras asal Bali ke Pulau Bawean

"Makanya, untuk mengurai problem-problem daerah ini para pemangku harus punya kepiawaian dalam menjalankan tugas-tugas dan tata kelola pemerintahan," tutupnya. (hud/git)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Viral! Video Manusia Menikahi Kambing di Gresik, Bupati Mengecam: Jahiliyah!':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO