Busyro Muqoddas Sebut KPK Lumpuh di Era Jokowi

Busyro Muqoddas Sebut KPK Lumpuh di Era Jokowi Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Dr Busyro Muqoddas usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (12/11/2023). Foto: Nugraha Perdana/KOMPAS.com

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi () menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lumpuhkan lembaga antirasuah lewat berbagai strategi.

" sekarang ini statusnya sudah dilumpuhkan di era Presiden Jokowi. Bukan hanya dilemahkan," kata Busyro melalui webinar dalam diskusi Senja Kala Penguatan yang diselenggarakan Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Baca Juga: KPK Periksa Bupati Karna di Polres Bondowoso, Sejumlah Nama ini Turut Masuk Jadwal

Ia menceritakan saat menjadi komisioner saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa saat itu juga terjadi berbagai upaya melumpuhkan melalui revisi undang-undang.

"Kita lawan dengan adab berbasis kepada kekuatan masyarakat sipil yang solid waktu itu, yang waktu itu bersatu dengan ," ujarnya.

"Akhirnya SBY mundur. Dia mengatakan stop revisi Undang-Undang dan dibuktikan dengan ketegasannya," sambung Busyro.

Baca Juga: Peringatan Harkodia di Pasuruan, Pj Gubernur Jatim Tekankan Pilar Utama Pencegahan Korupsi

Ketua Bidang Hukum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu menilai, justru dilumpuhkan di era pemerintahan Presiden Jokowi melalui berbagai cara.

Pertama, lanjutnya, dilumpuhkan secara kelembagaan melalui revisi UU , dengan mengganti UU Nomor 30 tahun 2019, dengan UU Nomor 19 Tahun 2022.

"Dengan undang-undang baru ini secara kelembagaan saja sudah tidak independen lagi. Apa yang diharapkan," jelasnya

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Hadiri Puncak Hakordia 2024

Langkah kedua, yaitu, kata Busyro, pemerintah memaksa dilakukan perubahan status pegawai menjadi aparatur sipil negara.

"Mana ada ASN yang dalam penegakan hukum di bidang korupsi bisa independen? Tentu ada, tapi berbeda kualitasnya," kata Busyro.

Yang Ketiga, menurutnya memperkuat kesimpulan dilumpuhkan adalah para komisionernya sepakat melakukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sehingga, membuat sejumlah pegawai tidak lulus dan akhirnya dipecat.

Baca Juga: JPU KPK Kabulkan Pembukaan Rekening Gus Muhdlor

"Tes Wawasan Kebangsaan dilakukan tapi ujung-ujungnya adalah itu sebuah rekayasa atas nama kebangsaan untuk mengusir, memecat, dengan cara yang sesungguhnya cara yang licik. Akhirnya terjadilah pemberhentian secara prosedural, tetapi sesungguhnya secara moral itu bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip transparansi," jelasnya. (rif)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Emak-emak di Surabaya Kecewa Tak Bisa Foto Bareng Jokowi':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO