GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pilkada Gresik yang bakal digelar pada 9 Desember 2015, kian dekat. Namun, sejauh ini Gubernur Jatim, H Soekarwo belum bisa menentukan siapa pejabat eselon II a (provinsi) yang bakal ditunjuk sebagai Pjs (penjabat sementara) untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Gresik, yang ditinggal Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, yang maju kembali pada Pilkada tahun ini.
Padahal, di kabupaten/kota lain yang juga kepala daerahnya kembali maju pada Pilkada, Gubernur sudah menentukan Pjs-nya. Seperti Kabupaten Lamongan, Tuban dan Sidoarjo.
Kabarnya, Gubernur kesulitan menentukan Pjs Bupati Gresik, sebab, stok pejabat eselon II a di provinsi tinggal beberapa orang setelah yang lain sudah diplot menjadi Pjs Bupati/Wali kota. Gubernur tidak ingin semua pejabat eselon II a ditunjuk menjadi Pjs Bupati. Sebab, kalau itu terjadi, maka akan membahayakan tugas-tugas/program di pemerintahan Jawa Timur. "Betul, saya dengar informasi seperti itu. Pak Gub (gubernur,red) kelihatannya sudah kehabisan stok untuk mengisi Pjs Bupati Gresik," kata Kabag Hukum Pemkab Gresik, Edy Hadi S, SH, Selasa (14/7).
Menurut Edy, dirinya, Senin (13/7) dipanggil Kepala Biro Hukum Propinsi Jawa Timur untuk diajak berdiskusi soal pengisian Pjs Bupati Gresik. Sebab, beberapa pejabat eselon II a yang memenuhi syarat menjabat Pjs Bupati, stoknya tinggal sedikit. Hal ini disebabkan ada beberapa pejabat eselon II a yang pensiun per Juni 2015. Pejabat itu di antaranya, kepala Dispenda Jatim dan Kepala Disnaker Jatim.
Sementara di sisi lain, lanjut Edy, ada 19 kabupaten/kota tahun 2015 ini mengikuti Pilkada serentak tahap awal pada 9 Desember 2015. Kalau 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada itu Pjsnya diisi semua dari pejabat eselon II a Provinsi, maka bisa terganggu di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang kepalanya menjadi Pjs bupati. "Pak Gubernur tidak ingin kondisi itu terjadi," jelasnya.
Sementara Sekkab Gresik, Ir Moch Najib MM, juga mengaku khawatir, kalau penentuan Pjs Bupati Gresik akan berlarut-larut, karena provinsi kehabisan stok pejabat eselon II a. Najib juga mengakui belum mengetahui dasarnya, apakah pejabat eselon II a di luar propinsi Jatim bisa ditunjuk menjadi Pjs Bupati Gresik, jika stok pejabat eselon II a di provinsi Jatim habis.
"Kalau merujuk Permendagrinya, pejabat eselon II a yang ditunjuk itu dari provinsi bersangkutan. Kalau bupati di wilayah Jatim, ya pejabat Pjsnya dari provinsi Jatim, kalau di luar provinsi, saya belum tahu aturannya," katanya. (hud/rvl)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
