Warga Desa Klapayan yang menggelar aksi di Bawaslu Bangkalan menuntut PPK dipecat
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan warga Desa Klapayan Kecamatan Sepuluh gelar aksi di depan kantor Bawaslu Bangkalan, Rabu (27/12/2023).
Mereka menuding pemecatan 3 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desanya cacat adminstrasi dan dipecat sepihak.
Baca Juga: Tiga Hari Pencarian, Nelayan Bangkalan Korban Perahu Karam Ditemukan Tersangkut di Pohon Bakau
Koordinator aksi Risang Biwa Wijaya mengatakan, pemecatan terhadap anggota PPS dasarnya tidak jelas dan melangkahi prosedur yang ada.
"Mana ada pemecatan bersamaan dengan pemanggilan dan surat peringatan langsung satu hari, dan kalau seperti itu plenonya kapan," ucapnya.
Risang mengungkap, dasar yang ditudingkan terkait pemecatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sepuluh menyatakan PPS tidak bekerja, namun ia menampik hal tersebut karena tidak disertai landasan yang jelas.
Baca Juga: Cuaca Buruk, Perahu Nelayan di Bangkalan Karam Diterjang Ombak
"Kalau alasan tidak bekerja itu tidak benar nyatanya mereka di pecat lantaran menolak untuk mecavling TPS atas perintah KPU untuk memainkan suara", paparnya.
Ia meminta agar PPK kecamatan sepuluh agar dipecat, pihaknya mengaku telah melampirkan bukti dan dokumen untuk melakukan laporan ke Bawaslu Bangkalan.
"Kami minta laporan kami di proses dan di BAP hari ini PPK dan KPU itu tidak melaksanakan tugas dengan baik," ujarnya.
Baca Juga: Selama Januari 2025, Polres Bangkalan Ungkap 8 Kasus Curanmor, Amankan 9 Tersangka dan 2 Penadah
Sementara Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas aduan yang disampaikan. Ia akan memproses laporan yang dilayangkan.
"Pelanggaran pemilu itu ada admistratif, etik dan pidana pemilu persoalan Des klapayan kami akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu," pungkasnya. (uzi/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
