MAGELANG, BANGSAONLINE.com - Para anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, termasuk Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, bertemu dengan pendukung mereka di Pondok Pesantren Nihadlul Muta’alimin, Magelang, Rabu (10/1/2024).
Di pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, diadakan sesi pembekalan untuk Relawan Tindak Lanjut (Rajut) Ganjar-Mahfud.
Baca Juga: Tafsir Al-Anbiya' 78-79: Life Begins at Fourty
Yenny aktif dalam mendukung kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.
Dalam pidatonya, Yenny menjelaskan beberapa program prioritas dari Ganjar-Mahfud, seperti inisiatif "satu keluarga miskin satu sarjana", program KTP Sakti, dan upaya peningkatan lapangan pekerjaan.
Terkait hal tersebut, dia juga menyampaikan mengenai peningkatan investasi melalui sistem perpajakan. Pendapatnya adalah bahwa penerimaan pajak seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Politikus PKS Suswono Dianggap Hina Nabi, Yenny Wahid: Rasulullah Bukan Pengangguran
“Pajak harus diinvestasikan untuk kepentingan rakyat lagi. (Pajak) bukan untuk beli pesawat bekas terus,” tandasnya.
Putri kedua dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, atau yang dikenal sebagai Gus Dur, mengkritik pemerintahan saat ini yang dianggapnya mirip dengan Orde Baru. Ia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rezim Presiden ke-2 RI Soeharto yang dikenal karena menekan kebebasan berpendapat.
“Ini bukan perkara Ganjar-Mahfud. Ini perkara masa depan Indonesia di mana semua orang boleh sukses tanpa harus punya bekingan orang dalam. Negara ini tidak boleh dijalankan hanya demi kepentingan anaknya pejabat," kata Yenny.
Baca Juga: Diganggu Makhluk Halus saat Duduki Kursi Soekarno di Istana, Gus Dur Ajak Komunikasi Bahasa Jawa
Yenny mengungkapkan bahwa beberapa tokoh agama telah menyampaikan aspirasi mereka kepada Ganjar-Mahfud. Hal ini terkait dengan adanya praktik politik yang dianggap transaksional dan pragmatis.
“Kiai juga harus mengarahkan untuk masyarakat harus menolak pragmatisme dalam politik,” pungkasnya. (rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News