Risma Dicecar Gelontoran Bansos Jelang Pilpres, Realisasinya Tembus Rp85,53 Triliun

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mendapat pertanyaan telak dari Anggota Komisi VIII DPR. Terutama tentang gelontoran bantuan sosial (bansos) menjelang coblosan Pilpres. Tepatnya pada bulan Januari dan Februari atau dua bulan menjelang Pilpres. Karena gelontoran bansos itu sangat masif.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mempertanyakan penyaluran bansos pada awal tahun 2024 yang disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Sosial Tri Rismaharani atau biasa disapa Risma.

Mulanya, Iskan bertanya terkait dengan sumber anggaran yang dipergunakan untuk bansos yang disalurkan pemerintah pada bulan Januari-Februari 2024 kemarin.

"Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang," kata Iskan, di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).

Mensos Risma langsung menjawab. Menurut dia, anggaran itu berasal dari pagu anggaran 2024.

Tapi Iskan tak puas. Ia mengatakan, biasanya anggaran belum tersedia di awal tahun kecuali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Sementara SILPA sendiri biasanya dipergunakan untuk gaji pegawai.

"2024 itu bu, saya ini paham saya di Banggar, 2024 itu rata-rata anggaran itu uang di negara belum ada kecuali SILPA. SILPA dipakai untuk gaji. Januari-Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Januari?," katanya.

My Esti Wijayati dari Fraksi PDI-P juga mempersoalkan. Kader PDIP itu minta Risma menjelaskan bansos pemerintah yang tiba-tiba digelontorkan secara massif menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

"Bantuan sosial yang mengalir itu, yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke beberapa ke banyak titik, ada beras macam-macam bergulir, saya enggak tahu tulisannya, orang tahu itu bansos, bansos ya tahunya dari Kemensos," kata Esti dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Mensos, Selasa (19/3/2024).

"Itu mengalir semua tiada henti, menjelang coblosan 14 Februari," tambah Esti.

Memang tak semua bansos yang digelontor jelang coblosan itu berasal dari Kemensos. Tapi Esti tetap meminta Risma menjelaskan. Ia memberi contoh kasus di daerah pemilihannya, Yogyakarta. Bansos itu gencar digelontor kepada masyarakat pada Januari dan Februari 2024.

Menurut Esti, penjelasan Risma diperlukan karena Indonesia ke depan bakal menggelar Pilkada 2024. Esti khawatir penggelontoran bansos secara ugal-uglan itu dilakukan oleh kepala daerah petahana yang maju kembali dalam Pilkada menjelang pencoblosan.

"Kita bicaranya meluruskan, supaya apa yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak perlu diulang nanti di Pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Belum pencoblosan, gubernur bupati wali kota incumbent menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini juga jadi evaluasi, apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu," tegas Esti dilansir Kompas.

Bansos yang digelontor secara masif dua bulan sebelum Pilpres itu memang mendapat sorotan publik. Apalagi saat itu Presiden Jokowi sempat ikut membagi-bagikan di depan istana dan di beberapa daerah. Bansos yang dianggap banyak pihak tak wajar itu juga dibagikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga ketua umum Golkar dan pendukung utama Prabowo-Gibran.

Dalam acara itu Risma melaporkan realisasi anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran (TA) 2023. Dari total anggaran Rp 87,27 triliun, realisainya mencapai Rp 85,53 triliun atau 98%.

Risma menjelaskan, anggarannya terbagi ke dalam empat kelompok belanja, salah satunya ialah belanja bantuan sosial (bansos). Dari total anggaran jumbo yang diperolehnya, 95% dialokasikan untuk belanja bansos atau sekitar Rp 83,27 triliun.

"Belanja Bansos Rp 83,27 triliun, realisasinya Rp 81,61 triliun atau 97,96%," ujar Risma.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News