
KOTA PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi, Rabu (29/5/2024). Agenda tersebut dihadiri oleh Kasatgas Supervisi Direktorat III Korsup KPK, Muhamad Nur Aziz dan Nindia Suhartini.
Dalam kegiatan ini, Aziz mengungkapkan kehadirannya di Kota Probolinggo dalam rangka pencegahan bukan untuk melakukan penindakan, "Tugas kita ke daerah itu melakukan pendampingan yang tujuannya agar tata kelola keuangan di pemerintahan itu berjalan dengan baik."
Baca Juga: Komisi II DPRD Kota Probolinggo Dorong Eksekutif Buka Peluang Investor
Saat memberikan sosialisasi, ia menjelaskan jika pemerintahan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Salah satu tugas legeslatif, lanjut Aziz, yakni melakukan pengawasan terhadap eksekutif.
"Kita melakukan rood show ke daerah karena memang diperintahkan untuk melakukan pencegahan," katanya.
Baca Juga: Irjen Kementerian ATR BPN Saksikan Teken SKB Timnas PK dan Pelaksanaan Aksi Cegah Korupsi 2025–2026
Menurut dia, melakukan pencegahan itu jauh lebih penting. Itulah sebabnya, upaya pencegahan tersebut dilakukan sejak dini.
"Berdasarkan catatan, kasus yang paling banyak terjadi itu adalah kasus penyuapan atau suap. Sedangkan kasus kedua adalah soal pengadaan barang dan jasa," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, mengatakan bahwa kegiatan ini bisa menjadi tolok ukur, dan menjadi penguat bagi para anggota legeslatif yang fungsinya sebagai pengawasan.
Baca Juga: Usai Tahan Bupati Situbondo dan Kadis PUPP, KPK Kembali Periksa Sejumlah Saksi
"Kalau terjadi perbedaan antara legeslatif dan eksekutif itu salah satu bentuk kekurangan kita. Dan itu sudah biasa sebagai manusia," tuturnya. (ugi/adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News