Sosialisasi anti korupsi oleh KPK RI di ruang rapat paripurna DPRD Lamongan.
Pada tahun 2024, per tanggal 16 Agustus, indeks MCP Lamongan berada dalam peringkat 6 nasional dan tetap di peringkat 1 untuk Provinsi Jawa Timur dengan nilai 58.
Tidak hanya itu, hasil survei penilaian integritas (SPI) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, nilai SPI Kabupaten Lamongan sebesar 80,41 berada pada peringkat 3 Jawa Timur.
"Capaian tersebut sebagai wujud komitmen kami bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui fasilitasi dan pendampingan dari tim korsupgah KPK-RI, kami terus berupaya melaksanakan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah disusun," ujarnya.
Irawati, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, mengungkapkan SPI Kabupaten Lamongan sudah termasuk kategori bagus.
Sehingga perlu adanya penguatan menjaga dan menghindari potensi risiko korupsi agar dampak multiplier efek yang timbul seperti kemiskinan, kerusakan alam, dan biaya ekonomi tinggi tidak terjadi di Lamongan.
"SPI Lamongan sudah bagus, 2023 sudah 80,4, sudah terjaga bulan ini sampai Oktober. Sedangkan bulan-bulannya melakukan survei integritas. Kalau MCP input, dan proses SPI output dan outcome-nya," ujar Irawati.
Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Abdul Ghofur, mengatakan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjadi sarana yang efektif untuk pencegahan korupsi di daerah melalui ke 3 fungsi, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
"Adanya kegiatan sosialisasi anti korupsi dan penandatanganan komitmen pencegahan korupsi legislatif dan eksekutif ini, kami sangat berharap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan dapat mengetahui di mana area-area rawan korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta upaya untuk melawan dan mengantisipasi kejahatan korupsi tersebut," pungkasnya. (qom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
