SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pendaftaran pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari. Konstelasi politik berubah menjadi lebih dinamis, pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 60 yang memangkas syarat dukungan calon kepala daerah.
Peneliti Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdus Salam, mengatakan putusan MK itu hadiah bagi kedaulatan masyarakat. Karena itu, seharusnya masyarakat mendapatkan lebih banyak pilihan calon pemimpin.
Baca Juga: Gus Ipul Bersama Keluarga Nyoblos di TPS 4 Kelurahan Gayungan Surabaya
"Karena itu, saya menilai kebangetan kalau sampai bumbung kosong masih ada di Pilkada Surabaya. Saya kira bumbung kosong kurang elok bagi demokrasi di era pemilihan langsung," kata Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu, di sela bedah buku berjudul "Dramaturgi Politik Elektoral" di kantor PWI Jawa Timur, Surabaya, Senin (26/8/2024).
Menurut Surokim, masih ada peluang partai politik untuk mengusung calon di luar Eri - Armuji yang diusung koalisi besar.
Menurutnya, putusan MK adalah hadiah bagi demokrasi di era pemilihan langsung. Karena itu, ia menilai kebangetan kalau hadiah itu tidak digunakan dengan mengusung calon kepala daerah. Apalagi punya syarat yang cukup untuk mengusung calon.
Baca Juga: Tahanan Polrestabes Surabaya Gunakan Hak Pilih, Ivan Sugiamto Tak Terdaftar
"Surabaya ini kota besar, mosok gak ada calon yang layak jadi pemimpin. Soal kalah atau menang itu biasa. Terpenting ada keberanian untuk berkompetisi," ujar akademisi yang akrab disapa Cak Rokim tersebut.
Musonif Afandi, Direktur Sygma Research and Consulting (SRC), mengungkapkan dalam perhelatan pilkada serentak 2024, banyak bakal pasangan calon berkontestasi.
"Sehingga agar demokrasi berjalan dengan baik dan sehat, diperlukan langkah-langkah yang baik untuk menjalankannya," terangnya.
Baca Juga: Komisi B DPRD Surabaya Minta Jam Buka Mall Diundur di Hari Pencoblosan Pilkada Serentak
Selain penulis buku, kegiatan tersebut juga menghadirkan para panelis, yaitu Surokim Abdus Salam, dosen sekaligus pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, kemudian Dr. Sufyanto, dosen dan pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Wahyu Kuncoro, dosen Untag Surabaya, dan moderator Ahmad Junaidi dari Sepektrrum JTV. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News