BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bangkalan, Khotib Marzuki, mempertanyakan penolakan berdirinya kedai Mie Gacoan oleh sejumlah pihak di kota dzikir dan sholawat.
Penolakan itu dilayangkan di tengah Kabupaten Bangkalan sedang membuka peluang seluas-luasnya bagi investor, baik skala besar ataupun kecil yang ingin berinvestasi.
Baca Juga: Persiapan Menuju JMFW 2025, Desainer Asal Bangkalan Pamerkan Batik Madura Bertema Kerajaan
"Kita harus pertanyakan, kenapa kok bisa ada penolakan. Padahal investasi semcam ini bagus dan sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Bangkan sebagai pendongkrak pendapatan," ungkap Khotib Marzuki, Jum'at (13/9/2024).
Ia menyadari, penolakan itu merupakan dinamika dalam negara demokrasi. Namun, ia menegaskan pihak penolak harus memiliki alasan yang logis, mengingat yang ditolak merupakan suatu langkah yang membawa manfaat.
"Jangan sampai penolakan itu merugikan kita sendiri, karena pajak restoran itu besar, hampir semua kabupaten/kota memanfaatkan sumber itu sebagai pendapatan daerah," ujarnya.
Baca Juga: Disambut Doa, Khofifah Ajak Santri Ponpes Al Anwar Bangkalan untuk Tempuh Pendidikan yang Tinggi
Anggota DPRD Bangkalan itu menilai masuknya Mie Gacoan ke Bangkalan harus disyukuri, bukan malah ditolak. Sebab, investor makanan kekinian semacam itu banyak berdiri di kota-kota besar.
Sehingga, secara kasat mata tentu memiliki track record yang baik dalam ketertiban izin dan pajaknya. Selain itu, adanya Mie Gacoan juga mampu menambah peluang kerja.
"Mereka itu sudah berdiri di banyak kota, pasti bukan sembarangan buka cabang, izin, dan ketaatan pajak juga mereka miliki. Tidak hanya itu, peluang kerja masyarakat juga meningkat," jelasnya.
Baca Juga: Ratusan Warga Madura Ramaikan Pelantikan Syafiuddin Jadi DPR RI Kedua Kalinya di Senayan
Menurutnya, keinginan pemerintah dalam membuka peluang bagi investor, harus didukung dengan pola pikir masyarakatnya. Sebab, tanpa kesamaan persepsi mustahil berjalan dengan baik.
"Kita harus terbuka untuk perubahan Bangkalan. Jika tidak, maka akan sulit akan berkembang. Ini juga menjadi tugas bupati dan wakil bupati yang baru nanti. PAD kita selama ini sangat minim," pungkasnya. (fat/uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News