Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, AHY: Utamakan Keadilan pada Pengadaan Tanah

Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, AHY: Utamakan Keadilan pada Pengadaan Tanah Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka International Conference on Social Impact Assessment ditandai dengan pemukulan gong.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (), membuka International Conference on Social Impact Assessment, di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (17/09/2024).

Sejalan dengan tema “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness”, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan pendekatan yang tepat, humanis, dan progresif dalam pengadaan tanah bagi masyarakat.

Baca Juga: Capaian PTSL Tembus 100 Persen, Pj Gubernur Jatim: Bentuk Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah

menegaskan proses pengadaan tanah tidak boleh menyakiti siapa pun. Termasuk dalam pemberian ganti rugi yang adil secara nominal, khususnya terhadap kelompok rentan.

"Pastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan dan tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat pengadaan tanah. No one left behind," ucap .

Konferensi ini diharapkan mampu menjadi ruang diskusi para ahli dan delegasi berbagai negara dalam proses penyusunan serta penerbitan kebijakan mengenai pengadaan tanah di Indonesia.

Baca Juga: AHY Raih Gelar Doktor dari Unair, Khofifah Yakin Bakal Bawa Kebaikan Bagi Bangsa

"Tidak hanya bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan ke depannya, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya," terang Menteri .

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam kesempatan yang sama juga menegaskan komitmennya mendukung upaya berkelanjutan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk pengadaan tanah.

Konferensi internasional ini langsung diapresiasi oleh delegasi yang hadir, salah satunya Deputy Head of Mission, Minister Counsellor and Head of Pol. Section, European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Stéphane Mechati.

Baca Juga: Resmi Bergelar Doktor, Ada SBY hingga Khofifah di Sidang Terbuka AHY

Ia melihat konferensi ini menjadi platform yang sangat penting untuk berbagi wawasan dan mengidentifikasi langkah dalam menangani masalah pembangunan.

"Pengalaman yang akan dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara negara hari ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial," tutur Stéphane Mechati.

"Saya berharap kita bisa melihat bagaimana wawasan ini dapat disesuaikan dengan konteks unik Indonesia dan berkontribusi pada tujuan kolektif kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.

Baca Juga: Angkat Isu Soal Cita-cita Bangsa Capai Indonesia Emas 2045, AHY Jalani Ujian Promosi Doktor di Unair

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, melaporkan bahwa konferensi internasional terselenggara atas kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank, KfW Development Bank, dan the European Union (EU).

Konferensi ini juga merupakan rangkaian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank yang sejak 2022 lalu telah memulai tahapan social impact assessment.

Adapun peserta yang hadir dalam konferensi, baik secara daring maupun luring, yakni perwakilan dari World Bank; Asian Development Bank; KfW Development Bank; the European Union (EU), kementerian/lembaga; akademisi dalam dan luar negeri; serta perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambi, dan beberapa negara lainnya.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Ikut Ujian Diktoral di Surabaya

Hadir mendampingi Menteri dalam konferensi internasional ini, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran. (afa/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO