Kepala DPUPR Jombang, Bayu Pancoroadi.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jombang mencanangkan 4 program unggulan dalam rangka mempermudah, dan mempersingkat waktu pelayanan untuk menyelesaikan proyek pembangunan dengan maksimal.
Adapun program dimaksud yakni, memproduksi aspal secara mandiri, adanya help desk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), membahas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Ploso, dan terakhir yakni meningkatkan irigasi pertanian untuk mendukung rancangan peraturan daerah (raperda) lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Baca Juga: Pj Bupati Jombang Hadiri Peringatan HUT ke-79 TNI
Kepala DPUPR Jombang, Bayu Pancoroadi mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam membangun kota santri dengan maksimal.
"Upaya maksimal dan inovasi telah dilakukan oleh seluruh bidang, seperti pada Bidang Bina Marga dapat memproduksi aspal coldmix sendiri," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (7/10/2024).
Kemudian, lanjut Bayu, pada Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi memberikan help desk pengurusan PBG. Untuk Bidang Sumber Daya Air (SDA) menjamin ketersedian air irigasi sawah. Serta Bidang Tata Ruang dan Pertanahan kini merampungkan penyusunan RDTR WP Kecamatan Ploso.
Baca Juga: Pemkab Resmi Ganti Beberapa Acara di Gelaran Jombang Fest 2024, Ini Alasannya
’"Inovasi semua bidang ini selain bagian dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi) juga bertujuan memangkas waktu SOP (Standar Operasional Prosedur)," tambahnya.
Diungkapkan, dengan program ini nantinya pengerjaan proyek maupun pemeliharaan jalan yang ditangani DPUPR Jombang dapat berjalan efektif dan efisien, seperti produksi aspal coldmix berdampak pada kecepatan penanganan jika terdapat jalan rusak.
"Harapannya, ini membuat lebih murah. Guna memaksimalkan anggaran yang ada, sehingga pemeliharaan jalan tetap berjalan," tutur Bayu.
Baca Juga: Sambut Hari Jadi ke-114 dan Hari Santri Nasional, Jombang Fest 2024 Digelar
Pada Bidang SDA sudah mulai dapat melakukan pencatatan debit air yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh petani terkait dengan kebutuhan irigasi sawah menyusul akan ditetapkannya Raperda LP2B.
"Ketika LP2B sudah ditetapkan, harapannya kita bisa menjamin ketersediaan air irigasi. Sekarang kita coba buat kemampuan debit air," ungkapnya.
Sementara, untuk pelayanan PBG DPUPR Jombang, juga telah dilakukan percepatan dengan sistem online untuk mempermudah prosedur dan memastikan hanyalah pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjalankannya.
Baca Juga: Jalan Penghubung 2 Kecamatan Menyempit, DPUPR Jombang Beri Penjelasan
"Selama ini pelayanan PBG sudah online. Kami juga berupaya agar tidak ada broker yang mengatasnamakan pemerintah daerah, sehingga waktunya kita pangkas. Pemohon dengan rinci melakukan tahapan yang harus dilakukan," terang Bayu.
Setelah itu, terkait dengan penyusunan RDTR WP Ploso, pihaknya berproses merampungkan penyusunannya dengan melibatkan stekholder terkait yang akan disampaikan kepada Pj Bupati Jombang. "Sudah dilaksanakan pembahasan lintas sektor, disampaikan pak Pj bupati di Jakarta," pungkasnya. (aan/mar) 11.33
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
