SURABAYA (bangsaonline) - Adanya nama gubernur DKI JakartaJoko Widodo atau biasa disapa Jokowi yang saat ini telah resmi sebagai Capres dari PDI Perjuangan dalam soal ujian nasional (unas) SMA/SMKA/Aliyah, disesalkan Sugiri Sancoko, Ketua Komisi E DPRD Jatim.
Sugiri Sancoko yang juga politisi asal Partai Demokrat (PD) Jatim meyakini munculnya nama mantan Walikota Solo dalam soal unas merupakan faktor kesengajaan tim jokowi dalam meningkatkan popularitas politisi PDI P tersebut. Bahkan, Sugiri menilai munculnya nama Jokowi bisa merusak dunia pendidikan ini.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
"Adanya Nama menteri atau nama tokoh pahlawandidalam soal unas merupakan hal wajar, tapi ini nama orang yang akan maju dalam pilpres ada di dalam soal unas, sudah sangat keterlaluan," terang politisi yang biasa disapa Giri itu, kemarin.
Giri meyakini,adanya nama politisi yang maju dalam ajang pilpres di soal unas itu merupakan kesengajaan dan pihaknya meyakini ada permainan didalam Mendikbud dalam pembuatan soal unas.
Giri berharap ada penjelasan dari Mendikbud Mohammad Nuh untuk mendapatkan informasi utuh mengenai masalah ini. Jika tak ada penjelasan, ia khawatir muncul interpretasi publik bahwa soal-soal itu muncul secara disengaja agar kelak ketika Jokowi menjadi presiden ada perhatian atau imbal balik yang diberikan untuk Mendikbud saat ini.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
"Mendikbud harus jelas sikapnya,tidak sekedar meminta maaf,tapi juga melakukan langkah-langkah tegas perbaikan dalam sistem pembuatan soal unas," tegas Giri.
Politisi berlatar wartawan itu juga menyesalkan masih adanya kebobolan dalam agenda nasionalsetingkat unas yang tingkat keamanannya sangat tinggi. Bahkankepolisian juga masuk didalamnya untuk antisipasi terjadinya kecurangan.
"Kok didalam soalnya disisipkan nama orang yang maju dalam pilpres, ini sangat keterlaluan, dan mendikbud harus bertanggung jawab," imbuh Giri mengulang.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
Lanjut anggota dewan Jatim yang maju dari dapil VII itu menegaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menjelaskan alasan masuknya nama Joko Widodo dalam naskah soal Ujian Nasional (UN). Menurut dia,nama Joko Widodo seharusnya tak muncul karena waktunya berdekatan dengan waktu pemilu legislatif dan pemilu presiden. " Jokowi sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari PDI-P sehingga tak dapat seenaknya memasukkan sosoknya sebagai bahan ujian. Terlebih, peserta ujian adalah pemilih usia pemula yang bisa jadi akan terpengaruh oleh soal tersebut," ujar dia.
Politisi Demokrat itu mengaku akan maklum dan tidakmenjadi besar jika di dalam soal tercantum nama semua bakal calon presiden.
"Kita tagih penjelasan Mendikbud untuk menelusuri siapa pembuat soal dan apa motivasinya," ujarnya.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Seperti diberitakan koran ini kemarin, nama Jokowi disebut dalam salah satu soal UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS. Jenis pertanyaan itu adalah pilihan ganda. Pertama, dituliskan terlebih dahulu latar belakang Joko Widodo, mulai dari tanggal lahir, rekam jejak pendidikan, hingga persoalan yang dihadapi Jokowi terkait Upah Minimal Propinsi (UMP). Setelah itu, soal masuk ke pertanyaan yang menanyakan poin keteladanan Jokowi dalam kutipan wacana tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
