Pastikan Layanan Publik Berjalan Baik, Komisi IV DPRD Gresik Turun ke OPD Mitra

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Gresik yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan turun langsung ke sejumlah OPD mitra untuk memastikan kerja-kerja layanan publik berjalan baik.

Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Muhammad Zaifudin. "Saya bersama anggota turun langsung ke OPD mitra kami untuk memastikan kerja-kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berjalan baik," kata Zaifudin kepada HARIAN BANGSA, Kamis (24/10/2024).

Disampaikan Zaifudin, kegiatan tersebut juga dalam rangka mengetahui problem-problem yang dihadapi OPD dalam menjalankan program yang telah dicanangkan.

"Kami turun ke OPD-OPD untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam memberikan pelayanan masyarakat, sehingga bisa dicarikan jalan keluar bersama-sama," tutur anggota Fraksi Gerindra ini.

Sejumlah OPD yang menjadi mitra Komisi IV antara lain Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Saat bertemu Kepala Disnaker, Zainul Arifin, jajaran Komisi IV mempertanyakan soal ketenagakerjaan dan langkah Disnaker dalam menangani angka pengangguran di Kabupaten Gresik yang masih tinggi.

Zaifudin menegaskan, pengangguran di Kabupaten Gresik menjadi salah satu atensi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan untuk dituntaskan.

"Kami tanyakan jumlah pengangguran saat ini dan langkah Disnaker menangani problem ini, termasuk kendalanya," tuturnya.

Menurutnya, masyarakat saat ini mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menangani angka pengangguran. Bahkan, masyarakat kerap melakukan aksi turun jalan dan demo untuk menuntut pekerjaan.

Seperti demo yang baru-baru ini dilakukan oleh ratusan warga Watuagung, Tajungwidoro, dan Kramat, Pulau Mengare atau Mengare Kompleks, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

Mereka menggelar demo di depan Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate, Kecamatan Manyar.

Dalam aksinya, massa menagih janji porsi 60 persen bagi warga lokal setiap ada lowongan pekerjaan di Smelter.

"Kondisi seperti ini tentu menjadi atensi kami di DPRD Gresik untuk segera dituntaskan," ungkap Zaifudin

Sementara saat di Dinas KBPPPA yang dipimpin Titik Ernawati , Komisi IV menanyakan soal penanganan keluarga yang berisiko terkena stunting.

Menurut Zaifudin, selama ini Pemkab Gresik telah menerapkan bermacam program dalam pencegahan stunting. Antara lain, mendorong remaja putri agar mengonsumsi tablet penambah darah di sekolah masing-masing.

Kemudian, mengintegrasikan data stunting melalui aplikasi Gresik Urus Stunting (GUS), hingga mencanangkan program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita stunting.

"Upaya ini telah berbuah hasil. Angka stunting di Kabupaten Gresik terus menurun. Pada tahun 2021 berada di angka 21%, turun hingga 10,6% di tahun 2023, dan target tahun 2024 di bawah 1 digit (10 persen)," terangnya.

Adapun saat bertemu Kepala Dinkes Mukhibatul Khusnah dan jajarannya, Komisi IV banyak mempertanyakan soal program Universal Health Coverage (UHC).

"Pertemuan ini juga dihadiri oleh KPM (Kepala Puskesmas)," katanya.

Dalam kesempatan itu, Komisi IV meminta penyamaan persepsi soal pendaftaran UHC bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis.

"Program UHC di Gresik sejauh ini sudah berjalan baik, namun masih dibutuhkan perbaikan-perbaikan," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News