SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Eksekutif dan DPRD Sidoarjo sepakat menetapkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo Tahun 2015 sebesar Rp 4,218 triliun setelah juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Enny Suryani yang membacakan hasil pembahasan yang dilakukan Banggar dengan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Sidoarjo. Kesepakatan tersebut setelah eksekutif dan legislatif mengesahkan Perubahan APBD (P-APBD) Sidoarjo Tahun 2015 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (9/09).
"Dari draft yang diajukan tim anggaran, P-APBD Tahun 2015, kekuatan belanja sebesar Rp 4,189 trilyun. Setelah dilakukan pembahasan di Banggar DPRD (Sidoarjo), terjadi kenaikan belanja menjadi sebesar Rp 4, 218 trilyun. Dibanding APBD Sidoarjo Tahun 2015 sebelum perubahan , ada kenaikan sebesar Rp 527,360 miliar,” ungkapnya.
Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo
Di sisi pendapatan daerah, sambung politisi dari Partai Demokrat itu mengatakan terjadi kenaikan. Kalau pendapatan daerah pada APBD Sidoarjo Tahun 2015 disepakati sebesar Rp 3,362 trilyun yang direvisi oleh Timang PemkabSidoarjo dalam draft P-APBD sebesar Rp 3,529 trilyun. Namun, pada pembahasan dengan Banggar DPRD Sidoarjo, pendapatan daerah disepakati menjadi Rp 3,558 trilyun.
"Perubahan pendapatan daerah antara awal APBD 2015 dengan setelah P-APBD, kenaikan sebesar Rp 195,264 miliar,” terang Enny.
Sedangkan perubahan sisi pembiayaan dalam P-APBD 2015 yang awalnya sebesar Rp 328, 486 miliar disepakati beruah menjadi Rp 659,592 miliar.
Baca Juga: Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Insentif BPPD Sidoarjo: 4 Saksi Bantah Terima Uang
Sementara itu, Bupati Saiful Ilah SH.MHum dalam sambutannya menegaskan, fungsi dari anggaran adalah sebagai perencana dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. “Ini merupakan bentuk tanggung jawab dari eksekutif dan legislatif untuk menggunakan anggaran publik,” jelas Bupati.
Ditambahkan, kendati P-APBD Sidoarjo Tahun 2015 sudah disahkan, tetapi masih menunggu evaluasi Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan. “Untuk itu kita perlu melakukan langkah strategis untuk mengawal pembangunan di Sidoarjo,” jelas bupati.
Selain itu, Abah Ipul-sapaan akrab Saiful Ilah- menegaskan tidak ingin terjadinya penyerapan rendah di Pemkab Sidoarjo. Karena dengan penyerapan kerja yang rendah, akan menimbulkan kemacetan pembangunan.
Baca Juga: Pastikan Layanan Kesehatan Optimal, Pjs Bupati Sidoarjo Sidak RSUD Notopuro
“Saya tekankan lagi, agar pengukuran kinerja harus terukur. Apakah sudah sebanding dengan rencana yang sudah disusun,” pungkasnya.(sta/sho)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News