Aminuddin. Foto: bangsaonline
Kenapa hal itu sampai terjadi? Jawabnya adalah karena kesalahan kebijakan ekonomi makro pemerintah pusat yang itu sudah diluar domain kebijakan Kementerian Pendidikan. Bukan hanya profesi guru yang semakin merasakan ekonominya terjepit kesulitan. Hampir semua kelompok kelas menengah semakin terpuruk jatuh miskin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 9,48 juta kelas menengah di Indonesia turun tingkat menjadi rentan miskin. Pada 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia sekitar 53,33 juta orang atau sekitar 21,45 persen dari total penduduk. Namun, pada 2024 jumlah itu menurun menjadi tinggal 47,85 juta atau tinggal 17,13 persen dari total penduduk.
Berkurangnya kelas menengah itu bukan karena mereka naik kasta menjadi kelas atas atau kelompok orang kaya, namun justru berkurang karena mereka turun menjadi kelompok masyarakat miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 9,48 juta kelas menengah di Indonesia turun tingkat menjadi rentan miskin.
Begitu pula dengan jumlah kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 54,97 juta orang atau 20,56 persen di 2019 menjadi 67,69 juta orang atau 24,23 persen dari total penduduk di 2024. Kondisi itu diikuti oleh bertambahnya jumlah kelompok miskin Indonesia.
Apa yang menjadi penyebab memburuknya perekonmian rakyat Indonesia sejak Presiden Jokowi berkuasa 2014 di tengah ekonomi ASIA yang baik dan maju?
Pertama, harga energi kian mahal terutama BBM bersamaan dengan mahalnya harga pupuk petani. Naiknya angka kemiskinan pada 2022 tidak lepas dari kebijakan pemerintah menaikan harga BBM awal Maret 2022 dengan rata-rata kenaikan sebesar 30 persen.
Setelah kenaikan BBM itu Badan Pusat Statisitik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan meningkat. Menurut data BPS, pada September 2022 angka kemiskinan sebesar 26,36 juta orang. Jumlah ini meningkat 0,20 juta orang dari bulan sebelumnya, Maret 2022.
Kenaikan BBM selalu memperburuk ekonomi rakyat, karena mendorong kenaikan harga yang lain, kenaikan BBM memiliki mutipler effect lebih 25%.
Itu juga terjadi Pada bulan Maret 2005 terjadi kenaikan harga bensin 32,6% dan solar naik 27,3%, dan pada bulan Oktober harga bensin kembali dinaikkan 87,% dan solar 104%, kemudian mendorong naiknya inflasi hingga 11,7%.
Kenaikan harga BBM meningkatkan kemiskinan periode 2005- 2016 yakni dari 15,97 % meningkat 17,75%. Pada tahun 2013-2014, pemerintah juga memutuskan menaikkan BBM sebanyak 2 kali dengan harga bensin di tahun 2013 naik 44,4% dan solar naik 22,2% pada Juni 2013.
Tahun 2014 harga bensin kembali naik 30,8% dan solar menanjak 36,4%. Kebijakan ini pun membuat kemiskinan makin bertambah, orang miskin pada Maret 2013 sebesar 28,07 juta jiwa, naik jadi 28,28 juta jiwa, pada Maret 2015 melonjak 28,59 juta jiwa.
Kenaikan BBM tidak hanya berdampak kenaikan harga kebutuhan yang lain tapi mendorong inflasi dan memukul daya beli masyarakat sehingga ekonomi rakyat dan dunia usaha suram. Hampir dipastikan jika investor mengetahui BBM dinaikkan biasanya Bursa Effek bereaksi negatif puluhan trilyuan kabur dari Indonesia..
Solusi unuk mengatasi kesulitan ekonomi rakyat termasuk para guru terpenting adalah segera menurunkan harga BBM, Listrik dan Elpiji serta semua pajak terutama pajak PBB untuk pertanian dan kendaran roda 2 dan 4 ber cc kecil.
Karena harga BBM Indonesia termasuk termahal di dunia terutama dibandingkan negara lain yang masih memiliki produksi minyak walaupun lifting produksi minyaknya separuh atau lebih. Sebagai contoh BBM RON 95 pada 21, November 2024, 2.05 Ringgit per liter setara Rp 7,292 I. RON 92 jauh lebih baik dari PERTALITE Indonesia RON 90.
Tapi walaupun PETRONAS Malaysia BBM dijual jauh lebih murah dari Indonesia. Keuntunganya biasanya sekitar 500% lebih banyak dari PERTAMINA Indonesia. Ini karena ganasnya mafia dan tikus minyak di Indonesia. Para mafia minyak ini makin pesta pora jika harga minyak makin mahal. Apalagi menjelang penghujung tahun 2024 ini harga minyak dunia merosot tajam sekitar 70 USD Perbarel seharusnya PERTALITE dijual dibawah Rp 7.500 karena waktu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyo 2010-2014 Minyak dunia berkisar 110/ USD Perbarel BBM di PERTAMINA dijual Rp. 6500/ perliter tapi APBN pertahun rata-rata surplus di atas Rp 64 trilyun. Bandingkan setelah Era Jokowi berkuasa 2014 harga BBM Hampir selalu di jual di dalam negeri di atas harga minya dunia tapi APBN selalu defisit sementara hutang negara hampir Rp 10 Ribu Trilliun naik sekitar 400% dibanding era SBY. Penjualan harga minya bensin kepada rakyat Indonesia di atas harga minyak dunia adalah jelas tindakan melawan putusan Konstitusi karena MK telah membuat keputusan bernomor 002/PUU-I/2003 yang mengharuskan pemerintah jual minyak di bawah harga pasar dunia.
Maka penurunan harga BBM Bensisn dibawah Rp 7.500 adalah keharusan yang tidak bisa ditolak. Itu adalah jalan terpenting untuk menyelamatkan perekonomian Rakyat Indonesia dan dunia usaha yang semakin terpuruk karena tercekik harga BBM dan Pajak yang tinggi di ASIA.
Pajak PPN Indonesia naik 12% lebih tinggi dari banyak negara lain menerapkan tarif PPN 9 persen, Thailand 7 persen, dan Myanmar 7 persen., Tiomor Leste pajak hanya 2.5%.
Brunei menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memungut PPN kepada warganya tapi ekonominya jauh lebih makmur dibanding negara ASEAN lainnya dan rata-rata di dunia. Dari cakupan sektor yang dikenai pajak Indonesia lebih norak dibanding negara lain di ASIA. Tapi segi pertumbuhan ekonomi termasuk terendah di dunia yakni selalu 5% setelah tahun 2014 jauh dibawah Vietanam, Myanmar, India apalagi Irak dan Saudi Arabia yang rata-rata di atas 6%.
Harga BBM dan pajak yang tinggi tapi ekonomi merosot menunjukkan kebijakan ekonomi yang salah arah. Apalagi korupsi yang masif dan terstruktur tengah berlangsung di Indonesia. Maka solusi terpenting mengatasi pembusukan ekonomi itu adalah menurunkan harga BBM dibawah Rp 7.500 dan menurunkan pajak dibawah 7%.
Dengan begitu daya beli masyarakat termasuk guru akan meningkat kembali, sektor riil akan menggeliat Kembali, investor makin banyak datang ke Indonesia karena pasar makin kuat menyerap barang dan jasa lebih baik lagi.
Dengan menurunkan pajak dan harga BBM akan menekan korupsi lebih baik. Pemerintah bisa mendapatkan pemasukan baru, pendapatan negara dengan melakukan efisisiensi birokrasi, memotong gaji pejabat tinggi seperti yang dilakukan Singapura, Inggris dan Amerika saat menghadapi krisis 2009.
Pemerintah Prabowo juga dapat melakukan perburuan harta dan aset di dalam dan luar negeri korupsi kasus besar pemerintah sebelumnya seperti sinyalemen Anggta DPR RI
Effendy Simbolon bahwa ribuan triliun Anggaran COVID 2020-2022 tidak bisa dipertanggungjawabkan, pembelian saham semi bodong pembelian Participating Intertest (PI) Rio Tinto Freeport lebih Rp 50 triliun, bailout Jiwa sraya Asabri lebih 15 triliun, kasus para Taipan yang diakumulasi bisa mencapai ribuan triliun, kasus PT Duta Palma, Surya Darmadi alias Apeng yang menurut Kejaksaan merugikan negara sekitar Rp 100 triliun, subsisi pada para taipan kaya kelapa sawit 2016-2020 yang telah dicurigai KPK karena menghamburkan uang sekitar Rp 57,7 triliun insentif biodiesel untuk 23 perusahaan sawit.
Kemudian skandal kereta Cepat China lebih Rp 50 triliun, dan jika dalam kasus IKN juga ditemukan korupsi atau pemindahan Ibukota Pemerintah Prabowo bisa merelokasi anggaran sekitar Rp 500 triliun untuk menyejahterakan guru, petani, nelayan, pengangguran , sektor informal, dan sebagainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
