Pemkab Kediri Perbaiki Ribuan RTLH dalam Setahun

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemkab Kediri di bawah kepemimpinan Hanindhito Himawan Pramana akan lebih untuk memperbaiki RTLH atau rumah tidak layak huni di Bumi Panjalu.

Selain membangun ribuan RTLH atau rumah tidak layak huni setiap tahunnya, pemerintah daerah setempat juga memberdayakan pemiliknya agar perekonomian mereka bisa membaik dan mandiri secara finansial. Pada tahun ini, setidaknya ada 2.102 unit RTLH yang diperbaiki.

Sebanyak 731 unit dibangun menggunakan anggaran Pemkab Kediri, lalu 70 unit lainnya dibiayai dari bantuan sosial, sedangkan 1.301 unit dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat. Sejak 2021 lalu, total ada 10.365 unit RTLH di Bumi Panjalu yang diperbaiki.

Rumah-rumah rusak itu kini menjelma menjadi bangunan yang kokoh dan layak untuk ditinggali. Kendati demikian, Hanindhito menilai perbaikan rumah saja tidak cukup.

Selain memperbaiki rumahnya, Pemkab Kediri juga memikirkan bagaimana agar orang-orang di rumah itu bisa mandiri secara ekonomi. Karenanya, selain memperbaiki ribuan unit RTLH setiap tahunnya, Pemkab Kediri juga menggagas bantuan modal untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kediri.

“Kalau mereka memiliki usaha dan kita dorong untuk bisa berkembang dengan bantuan modal. Dengan begitu kalau rumahnya rusak nanti mereka bisa memperbaiki sendiri,” kata Dhito.

Pemberdayaan ekonomi ini dianggap menjadi kunci untuk memutus siklus kemiskinan, termasuk untuk memastikan jumlah rumah rusak di Kabupaten Kediri yang tidak hanya bisa dikurangi dengan program pembangunan saja.

“Membuat masyarakat kurang mampu menjadi berdaya agar mereka bisa memperbaiki rumahnya kalau nanti rusak lagi,” ucapnya.

Lebih jauh disjelaskan olehnya, jumlah data rumah rusak yang masuk dalam e-RTLH terus bertambah. Meski ada ribuan yang dibangun tiap tahunnya, di saat yang sama juga muncul kerusakan baru, sehingga siklus ini hanya bisa dihentikan dengan terobosan di bidang ekonomi.

“Dua-duanya (pemberdayaan ekonomi dan perbaikan RTLH) harus jalan bersamaan agar nanti masalah bisa tuntas,” cetusnya.

Untuk perbaikan rumah tidak layak huni, Pemkab Kediri akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, menyebut anggaran miliaran rupiah dimaksud bisa digunakan untuk memperbaiki lebih dari 500 rumah rusak di Kabupaten Kediri.

“Nanti masih akan ditambah dengan anggaran dari pusat. Bisa lebih banyak lagi,” ujarnya memastikan perbaikan rumah tidak layak tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Ia mengatakan, pihaknya juga sedang menyiapkan database RTLH di setiap desa dan kecamatan. Dengan demikian, Pemkab Kediri nantinya bisa menerapkan skala prioritas dalam perbaikan rumah, serta memastikan perbaikan rumah bisa benar-benar tuntas.

"Skema perbaikan rumah rusak di Kabupaten Kediri ke depan dilakukan hingga tuntas di tiap desa. Jadi desa A dituntaskan dulu sampai semua rumah rusak di sana selesai diperbaiki agar nanti tidak muncul lagi,” pungkasnya. (adv/pkp)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News