Ahmad Yohan. Foto: Rmol
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari pengembang kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
"Kepentingan negara harus berdiri, dan ditegakkan di atas kepentingan pengembang," kata Ahmad Yohan dalam rilisnya, Rabu 8 Januari 2025.
Baca Juga: Tak Ingin Warganya Terjebak Pinjol dan Investasi Bodong, Anggota DPR RI Jiddan Gelar Sosialisasi
Pernyataan Ahmad Yohan itu disampaikan menanggapi pagar laut berbahan bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di 6 kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten yang diduga dipasang pihak pengembang, terkait pembangunan PSN PIK 2.
Dilansir Rmol.id, keberadaan pagar itu membuat nelayan kesulitan melaut. Parahnya, hal ini sudah diadukan warga sejak Agustus 2024.
"Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah," kata Yohan.
Baca Juga: Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Halim Iskandar Tekankan Pancasila sebagai Fondasi Utama Pembangunan
Presidium MN KAHMI ini juga akan mendesak dilakukan evaluasi terhadap pembangunan PSN PIK 2 dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kami mendukung langkah Kementerian ATR/BPN mengkaji ulang PSN PIK 2. Kami juga apresiasi, kemarin Pimpinan DPR Pak Sufmi Dasco juga membuka peluang kaji ulang proyek tersebut," kata Yohan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, saat dilaporkan warga, pihaknya sudah menerjunkan tim. Waktu itu pagar masih sepanjang 7 km. Tim DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September. Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.
Baca Juga: Di Hadapan Mendagri, Anggota DPR RI Ungkap Tumpukan Uang dan Pelanggaran ASN dalam Pilbup Mojokerto
Eli Susianti mengatakan, terakhir pihaknya melakukan inspeksi gabungan bersama dengan TNI Angkatan Laut, Polairud, PSDKP, PUPR, Satpol PP, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang.
"Kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km," kata Eli pada diskusi "Pemasalahan Pemagaran Laut di Tangerang Banten," di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa 7 Januari 2025. rmol news logo article
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
