Balai Kota Malang.
KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Pemkot Malang tengah disorot setelah diketahui mengalokasikan dana untuk pembelian empat unit mobil dinas, yaitu dua unit Toyota Alphard dan dua unit Toyota Fortuner, meski di tengah instruksi pemerintah yang mengutamakan efisiensi belanja negara dan daerah.
Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan penghematan belanja pemerintah.
Berdasarkan analisis yang disampaikan George Da Silva, analis politik dari Lembaga Analisis Politik dan Otonomi Daerah menyatakan, Pemkot Malang secara terang-terangan melanggar kebijakan efisiensi yang ditekankan oleh Presiden Prabowo.
"Salah satu pasal dalam instruksi tersebut menggarisbawahi pentingnya pengurangan belanja yang tidak memiliki output terukur, sebuah kebijakan yang tidak diindahkan dalam pengadaan mobil dinas ini," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (20/3/2025)
Diketahui, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran untuk dua unit Toyota Alphard dan dua unit Toyota Fortuner, yang direncanakan untuk keperluan dinas Walikota dan Wakil Walikota Malang pada tahun anggaran 2025.
Padahal, lanjut George, kendaraan dinas yang ada saat ini, seperti Toyota Corolla Altis dan satu unit Toyota Alphard 2017, masih dalam kondisi baik dan memadai untuk menunjang tugas sehari-hari pejabat kota.
"Pembelian mobil mewah seperti ini, di tengah tantangan ekonomi, jelas tidak mencerminkan semangat penghematan yang diwacanakan oleh pemerintah pusat," ucapnya.
Sebelumnya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk menekan belanja barang dan jasa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kinerja dan output yang terukur.
Namun, meski adanya instruksi ini, Pemkot Malang tetap melanjutkan rencana pengadaan mobil mewah tersebut tanpa adanya pertimbangan lebih lanjut terkait urgensinya.
Selain itu, pengadaan dua unit Toyota Fortuner untuk keperluan dinas tersebut juga menimbulkan masalah hukum. Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pembelian barang dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,00 wajib melalui proses tender atau lelang terbuka.
Pemkot Malang diduga melakukan pembelian langsung tanpa melalui prosedur yang tepat, melanggar peraturan yang ada.
Bahkan, hanya satu produsen yang dipilih sebagai pihak penyedia, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahunb2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sementara itu, adanya rencana untuk menyewa dua unit Toyota Alphard dengan biaya sewa mencapai Rp50 juta per unit per bulan juga menambah polemik.
Walaupun penyewaan ini disebut-sebut sebagai alternatif pengadaan, namun hal ini tetap memerlukan prosedur lelang terbuka, mengingat total nilai kontraknya jauh melebihi batas yang ditentukan.
Terkait dengan keputusan tersebut, George menekankan bahwa Pemkot Malang harus lebih bijaksana dalam mengelola anggaran.
Pembelian atau penyewaan kendaraan dengan harga yang sangat tinggi di tengah kebijakan efisiensi jelas menunjukkan ketidakpahaman terhadap kondisi keuangan negara yang sedang dalam tekanan.
Selain itu, ada pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan kendaraan dinas ini, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran yang melibatkan dana publik.
Keputusan ini juga memunculkan keraguan mengenai siapa yang sebenarnya mendorong pengadaan ini. Apakah ini merupakan keputusan Walikota Malang sendiri ataukah lebih kepada inisiatif bawahannya,
"Khususnya bagian pengadaan barang dan jasa Pemkot Malang? Perlu adanya investigasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada agenda tersembunyi yang mengarah pada pemborosan anggaran," ucap George
Langkah Pemkot Malang dalam pengadaan mobil dinas ini menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak hanya melanggar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tetapi juga mengabaikan prinsip transparansi, efisiensi, dan pengelolaan keuangan yang baik.
Pembelian mobil mewah untuk pejabat publik di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu menambah citra buruk terkait pengelolaan anggaran daerah yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi.
"Jika tidak ada upaya untuk memperbaiki proses ini, Pemkot Malang bisa menghadapi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadaan kendaraan dinas seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan yang mendesak dan bukan sekadar sebagai sarana untuk menciptakan citra mewah pejabat publik," urai George.
Untuk itu, pemerintah pusat perlu segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan anggaran di daerah agar tidak ada lagi contoh pemborosan yang mencederai prinsip efisiensi anggaran.
Pengawasan yang lebih ketat terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sangat penting agar anggaran negara tidak hanya habis untuk kepentingan yang tidak relevan, tetapi benar-benar digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam hal ini, masyarakat harus lebih kritis terhadap penggunaan anggaran yang melibatkan dana publik. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mendukung kemajuan bangsa justru dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu yang tidak memikirkan nasib rakyat banyak.
"Terkait hal ini juga kami sudah sampaikan juga melalui surat kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI dan juga Kemendagri," kata George. (dad/mar)
