Hilirisasi Bauksit Harus Sejalan dengan Penegakan HPM

Hilirisasi Bauksit Harus Sejalan dengan Penegakan HPM

JAKARTA, BANGSAONLINE.com (ABI) menyambut baik meningkatnya investasi di sektor pengolahan dan pemurnian (smelter) alumina, yang merupakan bagian dari program hilirisasi nasional.

Badan Koordinasi Penanaman Modal () mencatat hingga kuartal I tahun 2025 sudah ada empat smelter alumina yang beroperasi komersial, menunjukkan tren positif atas keberhasilan kebijakan hilirisasi dengan beroperasinya sejumlah smelter di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau.

Hal ini merupakan hasil dari kebijakan hilirisasi yang secara konsisten dijalankan pemerintah sejak larangan ekspor bijih bauksit diberlakukan pada Juni 2023 yang merupakan bagian dari proses transisi kebijakan yang telah dirancang sejak lama.

Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menjelaskan produksi bijih bauksit nasional sempat mencapai 31,8 juta pada tahun 2022.

Namun, sejak diberlakukannya pelarangan ekspor pada tahun 2023, angka tersebut menurun menjadi 19,8 juta ton dan semakin menurun pada tahun 2024 menjadi 16,8 juta ton. Akan tetapi ESDM tetap optimis angka tersebut akan pulih seiring beroperasinya pengolahan & pemurnian (Smelter) imbas kebijakan hilirisasi yang sudah berjalan selama ini.

Namun di balik perkembangan pesat industri hilir, terdapat tantangan serius yang dihadapi para pelaku usaha di sektor hulu, khususnya penambang bauksit.

Ronald Sulistyanto, Ketua Umum ABI, mengungkapkan banyak penambang terpaksa menghentikan kegiatan operasional karena belum tercapainya kesepakatan harga jual dengan pihak pengolahan & pemurnian (smelter), meskipun pemerintah telah menetapkan harga patokan mineral (HPM) sebagai acuan resmi untuk menciptakan transaksi yang adil dan berimbang di dalam negeri.

Dalam konteks ini, keberlanjutan usaha penambangan menjadi sangat penting, salah satunya melalui harga jual yang layak, yakni dengan adanya margin yang wajar di atas biaya operasional.

"Hal ini dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat kembali berjalan secara berkelanjutan dan pasokan bahan baku ke industri hilir tetap terjaga," kata Ronald.

HPM dan Tantangan di Lapangan

Penerapan HPM praktiknya, masih belum dijalankan oleh sebagian pengusaha pengolahan & pemurnian dengan alasan belum mematuhi harga tersebut dikarenakan keterbatasan keekonomian usaha.

Di sisi lain, pengusaha tambang harus menjual di bawah HPM yang menyebabkan mereka menahan produksi atau memilih berhenti beroperasi, karena harga jual yang tidak bisa menutup biaya produksi.

Klik Berita Selanjutnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO