Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati.
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memberi arahan terkait beberapa kebijakan pendidikan. Hal tersebut disampaikan dalam seminar tentang Kebijakan Pendidikan dan Kualitas SDM Kota Kediri, Selasa (6/5/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Kota Kediri, serta mewujudkan Kota Kediri lebih Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (Mapan). Wali Kota Kediri menyampaikan beberapa program pendidikan yang ada di Kota Kediri.
Menurut dia, dalam Sapta Cita terdapat beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, seperti dalam Cita yakni Produktif, Kreatif, dan Inovatif. Dalam cita kedua ini terdapat beberapa program, yaitu BOSDA yang dilatarbelakangi adanya masukan dari masyarakat bahwa selama ini masih terdapat ijazah yang tertahan dan tarikan komite untuk melakukan aktivitas di bidang pendidikan.
Keberadaan BOSDA diharapkan tidak ada lagi ijazah tertahan dan tarikan uang komite, lalu beasiswa pada jenjang SMA, S-1, S-2, dan S-3. Beasiswa ini adalah salah satu upaya untuk menurunkan angka putus sekolah di Kota Kediri.
Kemudian, beasiswa bagi atlet berprestasi yang merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama Kota Kediri. Sebab, masih ada atlet berprestasi namun masih sulit melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.
"Di Kota Kediri sendiri masih ada angka putus sekolah. Saya ingin melalui program-program pendidikan Kota Kediri tidak ada lagi angka putus sekolah. Anak-anak ini adalah generasi penerus dan calon pemimpin jadi jangan sampai putus sekolah," kata Wali Kota Kediri.
Ia juga kembali menegaskan mengenai Surat Edaran tentang Larangan Kegiatan Wisuda dari PAUD hingga SMP. Ada beberapa tujuan dari kebijakan ini, seperti meringankan beban orang tua siswa, menghindari adanya kesenjangan sosial, serta mengembalikan esensi kelulusan pada pencapaian akademik dan karakter.
Kebijakan itu diambil dari banyaknya aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan mengenai adanya tarikan uang komite untuk wisuda.
"Kalau orang tuanya mampu tidak masalah. Tapi kasihan apabila orang tuanya tidak mampu. Sehingga pemerintah kota mengambil kebijakan ini. Acara pelepasan bisa diganti misalnya dengan doa bersama yang lebih dapat esensinya," ucap Wali Kota Kediri.
Pada kesempatan ini, Vinanda juga menjelaskan mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Kediri. Ia memiliki kebijakan bagi sekolah TK, SD, dan SMP Negeri untuk membuka sekolah inklusi.
Di setiap TK, SD dan SMP negeri juga telah disediakan Guru Pendamping Khusus (GPK). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan akses dan ruang seluas-luasnya bagi disabilitas mendapat hak pendidikan yang sama.
