
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Program MBG atau makan bergizi gratis di Kota Pudak belum dapat dinikmati oleh seluruh siswa, baik yang berada di wilayah daratan maupun kepulauan, seperti Kecamatan Sangkapura dan Tambak di Pulau Bawean.
Pelaksanaan program tersebut masih terkendala, terutama dalam hal penyediaan dapur dan usaha catering yang mampu memenuhi pesanan dalam jumlah besar.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menyampaikan bahwa program MBG masih belum mampu mencakup seluruh kebutuhan siswa karena keterbatasan tempat dapur, dan penyedia yang memenuhi standar menurut pemerintah.
"Jadi, hingga saat ini program MBG di Gresik belum bisa meng-cover kebutuhan siswa se-Kabupaten Gresik karena pemerintah masih terkendala tempat untuk dapur MBG, dan penyedia yang masuk kriteria yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (18/5/2025).
Menurut dia, pemerintah membutuhkan sekitar 174 titik dapur untuk melayani para siswa, tetapi hingga saat ini baru tersedia sekitar 9.
"Masih banyak sekali kebutuhan tempat untuk dapur MBG sesuai kriteria yang ditetapkan BGN, namun hingga saat ini belum bisa terpenuhi," kata anggota Fraksi PKB DPRD Gresik itu.
Saat ini, ia menyebut mayoritas penyedia MBG dari 9 titik di Gresik berasal dari usaha catering besar.
"Penyediaan MBG sementara ini masih didominasi pelaku usaha catering yang memiliki modal besar," ucapnya.
Pemerintah pun tengah mencari solusi agar program MBG bisa segera dirasakan oleh seluruh siswa, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA. Salah satu langkah yang akan diambil adalah bekerja sama dengan sekolah yang memiliki kantin representatif, dengan tetap memperhatikan standar yang ditetapkan BGN.
"Sudah ada langkah, antara lain kepala daerah akan kerja sama dengan sekolah yang memiliki kantin yang representatif. Tentu sesuai standar yang disyaratkan BGN," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, menyatakan jumlah siswa yang akan menerima manfaat dari program MBG mencapai sekitar 268.672 orang, mulai dari TK hingga SMA.
"Saat ini, pemerintah masih berupaya untuk pendirian dapur MBG, baik dengan menggandeng pengusaha catering atau akan menggandeng kantin-kantin sekolah," sebutnya.
Ia menambahkan, satu dapur MBG setidaknya harus mampu melayani kebutuhan makanan sebanyak 2.300-3.500 porsi.
"Pemerintah masih mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG," ucap anggota Fraksi Gerindra ini. (hud/mar)